Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Aktivis KontraS Jadi Korban Penyiraman Air Keras
Indonesia tengah menjadi sorotan dunia setelah dipercaya memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Human Rights Council (UNHRC). Namun di saat yang sama, insiden kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia justru terjadi di dalam negeri.
Seorang aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, mengalami serangan penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di Jakarta. Peristiwa ini memicu perhatian publik karena terjadi ketika Indonesia memegang posisi penting dalam forum HAM internasional.
Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB
Indonesia saat ini memegang jabatan Presiden Dewan HAM PBB melalui diplomat Sidharto Reza Suryodipuro. Ia mulai menjalankan tugas tersebut pada awal 2026 setelah negara-negara anggota memberikan dukungan dalam pemilihan di Jenewa.
Dewan HAM PBB merupakan badan internasional yang bertugas mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Sebagai pemimpin lembaga ini, Indonesia berperan memfasilitasi dialog antarnegara, memantau isu HAM global, dan mendorong berbagai resolusi terkait perlindungan hak asasi manusia.
Posisi tersebut sekaligus menempatkan Indonesia dalam sorotan komunitas internasional terkait konsistensi antara komitmen global dan praktik HAM di dalam negeri.
Aktivis KontraS Diserang Air Keras
Di tengah momentum tersebut, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, Andrie Yunus, menjadi korban serangan air keras.
Peristiwa itu terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, di Jakarta Pusat. Saat itu Andrie baru saja mengikuti kegiatan perekaman podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Setelah meninggalkan lokasi kegiatan dan menuju rumahnya dengan sepeda motor, dua orang tak dikenal mendekatinya. Salah satu pelaku kemudian melemparkan cairan yang diduga air keras ke arah korban.
Serangan tersebut menyebabkan luka bakar di beberapa bagian tubuh Andrie, termasuk wajah, tangan, dada, dan mata. Rekan-rekan korban segera membawanya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.
Aktivis yang Aktif Mengadvokasi Isu HAM
Andrie Yunus dikenal sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS. Organisasi masyarakat sipil tersebut berdiri sejak 1998 dan fokus pada advokasi kasus pelanggaran HAM, penghilangan paksa, serta perlindungan korban kekerasan negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Andrie aktif menyuarakan berbagai isu yang berkaitan dengan demokrasi dan reformasi sektor keamanan. Ia juga kerap mengkritik kebijakan yang dinilai berpotensi memperluas peran militer dalam ranah sipil.
Aktivitas advokasi tersebut membuat Andrie sering terlibat dalam diskusi publik, riset kebijakan, hingga kampanye perlindungan hak asasi manusia.
Respons Komnas HAM dan Sorotan Dunia
Insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS langsung memicu reaksi dari berbagai pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai serangan tersebut sebagai tindakan yang mengancam hak atas rasa aman.
Komnas HAM meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan. Lembaga tersebut menekankan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi setiap warga negara dari ancaman kekerasan.
Kasus ini juga menarik perhatian komunitas internasional. Sejumlah pihak menilai serangan terhadap pembela HAM dapat menghambat kebebasan sipil dan demokrasi.
Para pengamat menyebut insiden tersebut sebagai ironi karena terjadi saat Indonesia memimpin forum HAM dunia.
Ujian Komitmen HAM Indonesia
Serangan terhadap Andrie Yunus menjadi ujian penting bagi komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia. Sebagai pemimpin Dewan HAM PBB, Indonesia diharapkan mampu menunjukkan konsistensi antara komitmen global dan praktik di dalam negeri.
Penegakan hukum yang cepat dan transparan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Aparat penegak hukum perlu mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut agar tidak terjadi praktik impunitas.
Banyak pihak berharap kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas. Penyelesaian yang adil akan menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen pada perlindungan HAM di forum internasional, tetapi juga di dalam negeri.
