📍 Prabowo Instruksikan Qodari Kumpulkan Video Hinaan MBG
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Staf Kepresidenan (Muhammad Qodari) untuk menelusuri dan mengumpulkan video-video klip yang beredar di berbagai platform media sosial yang memuat kritik pedas atau menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu gagal atau menghina jalannya program itu. Tujuannya untuk dijadikan referensi evaluasi dan dokumentasi digital yang bisa ditinjau secara intensif.
Permintaan itu disampaikan Prabowo saat acara peresmian ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang berlangsung di kawasan Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (13/2/2026). Ia secara langsung meminta Muhammad Qodari untuk mencatat dan menyimpan video-video tersebut agar dapat dilihat setiap malam sebagai bagian dari upaya memahami kritik dan persepsi publik.
🎥 Pernyataan Prabowo soal Kritik terhadap MBG
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa dia ingin memahami dan “melihat langsung” konten yang menilai MBG akan gagal atau bahkan menyatakan bahwa dirinya menghina bangsa Indonesia. Menurut Prabowo, ada pihak yang menyebut program berkaitan gizi ini sebagai hinaan terhadap bangsa, dan dia ingin membuktikan sendiri mengapa tudingan tersebut muncul.
Ia menyampaikan bahwa sejak peluncuran MBG pada awal 2025, program ini memiliki target peningkatan jumlah penerima hingga puluhan juta orang dan melibatkan ribuan unit layanan gizi di seluruh Indonesia. Prabowo menegaskan MBG adalah program besar yang diprioritaskan pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat.
📊 Konteks Kritik Publik
Program MBG sendiri sempat menjadi sorotan publik dan media sosial, termasuk kritik keras tentang efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Tagar-tagar terkait program ini beberapa kali trending di media sosial, keberadaannya sering mencerminkan beragam pendapat publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang pangan dan pelayanan sosial.
Meski begitu, Prabowo memilih menyikapi kritik tersebut dengan meminta dokumentasi video agar bisa ditelaah lebih lanjut dan dipelajari secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memahami persepsi masyarakat sekaligus memperbaiki komunikasi kebijakan kepada publik.