Presiden Perintahkan Tentara Turunkan Militer untuk Tumpas Geng Kriminal & Tambang Ilegal

February 14, 2026 admin

Jakarta — Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan perintah tegas kepada aparat militer untuk membantu aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam memberantas geng kriminal terorganisir dan operasi tambang ilegal yang meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan. Hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi pemerintah, menandai eskalasi penegakan hukum di berbagai wilayah yang tengah menjadi sorotan publik dan pemerintah.

Perintah tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara militer dan kepolisian dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata serta aktor yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dua isu serius sekaligus — keamanan publik dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, termasuk penghormatan terhadap aturan hukum serta perlindungan lingkungan.

Konteks Keamanan dan Ketenangan Publik

Dalam beberapa tahun terakhir, gang kriminal berskala besar menjadi tantangan serius di sejumlah daerah di Indonesia. Kelompok-kelompok ini seringkali beroperasi secara terorganisir dengan kekerasan, terlibat dalam perampokan, pemerasan, hingga perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya. Keberadaan geng kriminal bukan hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga menghambat pembangunan dan stabilitas lokal.

Perintah Presiden kepada militer ini bukan berarti militer akan mengambil alih tugas kepolisian sepenuhnya, namun lebih sebagai dukungan operasional strategis dalam menciptakan keamanan yang lebih kuat di lapangan. Tugas pokok militer akan tetap berlandaskan pada kerangka hukum yang jelas, bekerja bersama instansi penegak hukum lainnya untuk melindungi masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk meningkatkan rasa aman bagi warga di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan evaluasi situasi di lapangan dan perintah tertulis Presiden demi terciptanya kondisi yang kondusif.

Mengatasi Tambang Ilegal: Ancaman Lingkungan & Sosial

Selain gang kriminal, masalah tambang ilegal menjadi isu besar yang juga menjadi fokus perintah Presiden kepada militer. Aktivitas penambangan liar telah lama menjadi permasalahan kronis di sejumlah daerah, dari penambangan batu bara, emas, hingga mineral lain yang tanpa izin resmi serta tanpa penggunaan teknologi dan prosedur yang benar.

Tambang ilegal sering berdampak buruk terhadap lingkungan, termasuk merusak hutan, mencemari sungai, dan menghancurkan ekosistem di sekitarnya. Selain itu, kegiatan ini seringkali menjadi sarang praktik tidak sah lain seperti pembalakan liar, peredaran senjata ilegal, serta keterlibatan kelompok kriminal yang mengambil keuntungan dari operasi yang berada di luar kendali hukum.

Presiden menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan negara maupun masyarakat luas. Pendekatan penegakan hukum sekarang memperluas peran tidak hanya polisi, tetapi juga melibatkan militer (TNI) untuk membantu memastikan operasi tambang ilegal dihentikan, pelakunya ditindak, serta aset-aset yang terkait disita sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Peran Militer dalam Penegakan Hukum di Dunia Modern

Keputusan menggunakan militer untuk mendukung penegakan hukum terkait kriminalitas dan tambang ilegal kerap menjadi perdebatan di banyak negara. Secara historis, militer tidak menjadi penegak hukum sipil biasa, namun dalam situasi tertentu seperti darurat keamanan, ekstrimnya kekerasan, atau ancaman terhadap keselamatan publik, pemerintah berwenang menggunakan kekuatan militer untuk mendukung penegakan hukum dengan syarat:

Operasi militer dilakukan di bawah koordinasi hukum dan komando yang jelas
Harus dengan persetujuan otoritas sipil
Tidak menggantikan peran pokok polisi
Harus berlandaskan aturan dan prosedur yang berlaku

Dalam konteks Indonesia, militer telah berpengalaman bekerja bersama aparat penegak hukum dalam berbagai operasi keamanan tinggi, termasuk operasi anti-terorisme, penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan, dan penindakan terhadap kelompok bersenjata di wilayah konflik internal. Kapasitas ini membuat militer menjadi elemen tambahan yang strategis dalam operasi besar.

Efek Positif di Lapangan

Pendekatan terpadu antara militer dan kepolisian diharapkan membawa beberapa manfaat langsung:

1. Peningkatan Keamanan Publik

Kolaborasi ini dapat membantu meredakan kekerasan yang dilakukan oleh geng kriminal bersenjata. Militer membawa keunggulan strategi dan taktik dalam operasi berskala besar serta dukungan logistik yang kuat.

2. Penertiban Tambang Ilegal

Operasi yang melibatkan personel militer akan mampu memutus jalur operasi dan jaringan yang selama ini beroperasi secara tersembunyi serta memberi efek jera bagi pelaku tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara.

3. Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan

Dengan menghentikan pergerakan kelompok kriminal dan operasi ilegal, masyarakat di sekitar wilayah rawan akan merasa lebih aman, dan lingkungan hidup lebih terlindungi dari kerusakan lebih lanjut.

4. Efisiensi Penegakan Hukum

Kolaborasi ini mempercepat proses penindakan kasus besar yang sebelumnya berjalan lambat karena keterbatasan sumber daya aparat. Militer dapat memberikan dukungan intelijen, strategis, dan dukungan langsung di lapangan.

Kontroversi dan Tantangan

Meskipun langkah ini memiliki tujuan jelas, perintah Presiden untuk melibatkan militer dalam operasi penegakan hukum sipil juga mendapatkan tanggapan beragam:

Kritik terhadap Peran Militer

Beberapa pengamat keamanan dan masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan militer terlibat dalam urusan sipil terlalu jauh, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap hak asasi dan kebebasan sipil.

Tanggung Jawab Akuntabilitas

Pengawasan dan pertanggungjawaban dari operasi semacam ini harus dipastikan kuat, sehingga setiap tindakan aparat dalam operasi bersifat profesional, proporsional, dan sesuai hukum.

Kerja Sama Lintas Institusi

Koordinasi antara militer dan lembaga penegak hukum lain seperti polisi, kejaksaan, serta lembaga lingkungan hidup menjadi aspek krusial agar operasi ini tidak menimbulkan kekacauan prosedural atau tumpang tindih tugas.

Respons Pemerintah

Pemerintah secara tegas menyampaikan bahwa perintah Presiden untuk melibatkan militer dalam hal ini bukan upaya militerisasi sipil, tetapi adalah langkah strategis untuk mengatasi kondisi darurat keamanan yang kompleks. Semua operasi akan dilakukan dalam kerangka hukum nasional yang berlaku dan tetap di bawah komando tertinggi negara melalui Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kemitraan masyarakat dalam pelaporan dan dukungan intelijen di tingkat lokal, sehingga aksi pemberantasan geng kriminal dan tambang ilegal dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Kesimpulan

Perintah Presiden kepada militer untuk turun tangan dalam menumpas geng kriminal dan tambang ilegal merupakan respons tegas terhadap dua tantangan besar — kejahatan terorganisir dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Langkah ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta perlindungan lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan dukungan militer yang dipadukan dengan aparat penegak hukum sipil, diharapkan efek positif berupa penurunan angka kriminalitas tinggi dan penghentian operasi tambang tanpa izin dapat segera terlihat. Di sisi lain, pemerintah juga harus terus meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan operasi agar tetap menghormati prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Akhirnya, perintah ini menjadi babak baru dalam penanganan isu serius di Indonesia — bukan hanya soal keamanan, tetapi tentang bagaimana negara menjamin perlindungan warganya dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.