Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit demi Swasembada Energi, DPR Beri Catatan Lingkungan
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali mencuatkan gagasan besar terkait strategi pembangunan nasional dengan mendorong agar Provinsi Papua ditanami kelapa sawit sebagai upaya mencapai swasembada energi. Pernyataan ini disampaikan langsung Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara pada pertengahan Desember 2025.
Menurutnya, pengembangan tanaman seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong di Papua tidak hanya dapat menghasilkan minyak nabati atau bioenergi, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menelan biaya triliunan rupiah per tahun.
Namun, rencana ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI yang memberi sejumlah catatan penting terutama terkait lingkungan dan tata ruang.
Tujuan Utama: Swasembada Energi dan Kemandirian Daerah
Prabowo menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari blueprint pemerintah dalam mencapai kemandirian energi nasional. Ia menilai Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat produksi bahan bakar nabati atau biofuel, salah satunya melalui tanaman kelapa sawit yang bisa diolah menjadi BBM atau biodiesel.
Dalam arahannya kepada para kepala daerah Papua, Prabowo juga menyebutkan bahwa energi terbarukan lain seperti tenaga surya dan tenaga air mini (mini-hydro) perlu dipanfaatkan, terutama untuk daerah terpencil yang selama ini masih kesulitan akses energi. Teknologi tenaga surya kini disebutnya makin terjangkau dan dapat dimaksimalkan di wilayah-wilayah tersebut.
Ia menambahkan bahwa selain sawit, tanaman lain seperti tebu dan singkong juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan bioethanol, sehingga tidak hanya fokus pada satu sumber bahan bakar nabati saja.
Prabowo menargetkan dalam lima tahun ke depan semua daerah di Indonesia, termasuk Papua, dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri — baik dalam hal pangan maupun energi, tanpa ketergantungan yang besar terhadap pasokan dari luar atau impor BBM.
Catatan DPR: Perencanaan & Dampak Lingkungan
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman memberikan sejumlah catatan penting yang harus dipertimbangkan pemerintah sebelum rencana penanaman sawit di Papua direalisasikan.
Alex menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk mengeksplorasi potensi sumber energi dalam negeri, tetapi ia menekankan bahwa hal itu harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang serta analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang baik. Menurutnya, tata ruang dan fungsi hutan alam sebagai wilayah serapan air harus tetap dilindungi.
“Kami berharap arahan dari Bapak Presiden tersebut dilaksanakan dengan perencanaan dan analisa dampak lingkungan yang baik sehingga tata ruang terjaga, di mana hutan alam sebagai wilayah serapan air tetap terjaga dan terlindungi,” ujar Alex kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Ia menegaskan bahwa hutan bukan hanya aset yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis, tetapi juga memiliki fungsi ekologis penting untuk menjaga keseimbangan alam, termasuk sistem hidrologi dan keanekaragaman hayati. Eksploitasi lahan yang tidak terkontrol dikhawatirkan justru akan menjadi sumber malapetaka, seperti bencana ekologis yang pernah terjadi di wilayah lain.
Kritik Terhadap Risiko Ekologis
Catatan dari Komisi IV DPR pun diperkuat oleh sejumlah kritik dari aktivis lingkungan yang mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari penanaman sawit dalam skala besar di Papua. Beberapa pendapat menyatakan bahwa pengalaman pahit deforestasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang menyebabkan banjir, longsor, dan krisis ekologis, seharusnya menjadi pelajaran sebelum kebijakan serupa diterapkan di tanah Papua, yang memiliki ekosistem sangat rapuh dan berperan penting sebagai “benteng ekologi terakhir” Indonesia.
Aktivis juga menyoroti bahwa peralihan fungsi hutan menjadi perkebunan tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga pada hak masyarakat adat yang telah lama bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Ada kekhawatiran bahwa pembukaan lahan baru yang masif tanpa konsultasi yang memadai dapat menimbulkan ketegangan sosial di kemudian hari.
Respon Tokoh Politik Lainnya
Sejumlah anggota DPR lain juga menyampaikan pandangannya. Beberapa legislator menerima gagasan tersebut sebagai strategi penting untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan di kawasan luar Jawa dan Bali, sementara yang lain mengingatkan bahwa tata kelola lingkungan dan sosial harus selalu diutamakan.
Misalnya, anggota lain dari Komisi IV DPR mengingatkan bahwa memaksimalkan produksi sawit di lahan yang sudah ada — termasuk intensifikasi lahan sawit eksisting — bisa menjadi alternatif yang lebih baik ketimbang membuka hutan baru di Papua atau wilayah konservasi. Hal ini dinilai dapat membantu mengurangi tekanan terhadap ekosistem tanpa menghambat tujuan swasembada energi.
Potensi & Tantangan Sawit sebagai Bioenergi
Kelapa sawit memang dipandang sebagai salah satu tanaman yang memiliki potensi besar sebagai sumber bioenergi. Minyak sawit dapat diolah menjadi biodiesel atau bahan bakar nabati lainnya, sekaligus memberikan nilai tambah bagi ekonomi pertanian. Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia memiliki kapasitas sumber daya yang kuat untuk mengembangkan sektor ini.
Namun tantangan utama bukan hanya soal produksi. Ada sejumlah aspek lain seperti tata guna lahan, konservasi biodiversitas, hak masyarakat adat, serta ketersediaan infrastruktur untuk pengolahan bioenergi yang perlu dipertimbangkan matang. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan semua dimensi ini berisiko menghadirkan dampak sosial dan ekologis yang tidak diinginkan.
Kesimpulan: Peluang dan Risiko Kebijakan Energi Papua
Gagasan Presiden Prabowo Subianto agar Papua ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan BBM dan mencapai swasembada energi merupakan strategi yang ambisius dan memiliki potensi besar terhadap ketahanan energi nasional. Instruksi ini namun langsung dikaitkan dengan perlunya perencanaan mendalam dan pertimbangan lingkungan yang kuat oleh DPR RI serta pihak lain.
Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan alam menjadi tantangan utama dalam proses implementasi kebijakan semacam ini. Sementara suara dukungan fokus pada kemakmuran dan kemandirian energi, suara kritik menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan tanpa mengorbankan fungsi ekologis dan hak masyarakat adat di Papua.
Dinamika ini menggambarkan kompleksitas kebijakan publik di Indonesia yang harus menyeimbangkan berbagai kepentingan — dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan — demi masa depan yang berkelanjutan.
