Bahlil Lahadalia Usulkan Seluruh Presiden RI Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

November 7, 2025 admin

Jakarta KilatNews.id — Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar seluruh mantan Presiden Republik Indonesia mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Usulan ini dilontarkan di tengah polemik seputar pemberian gelar pahlawan bagi sejumlah Presiden terdahulu seperti Soeharto, BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Alasan Usulan

Bahlil menjelaskan bahwa usulan tersebut didasari oleh pandangan bahwa setiap Presiden yang telah memimpin Indonesia memiliki jasa penting bagi bangsa dan negara. Menurutnya, negara seharusnya tidak hanya menyoroti kekurangan pemimpin masa lalu tetapi juga mengakui kontribusi besar yang telah mereka berikan. “Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa selain Soeharto, Presiden-Presiden seperti Habibie dan Gus Dur juga “layak dipertimbangkan” untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Reaksi dan Polemik

Usulan ini tentu memunculkan berbagai reaksi:

Beberapa kalangan mendukung sebagai langkah penghormatan terhadap semua Presiden Indonesia, tak hanya yang populer atau sampai sekarang dianggap berjasa tanpa kontroversi.
Namun pihak lain memberi catatan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional harus melalui proses verifikasi yang ketat, mempertimbangkan aspek historis, moral, dan kontribusi nyata bagi kemerdekaan atau pembangunan bangsa, serta bukan sekadar jabatan formal sebagai Presiden.
Terlebih, nama Soeharto sendiri selama ini menjadi sosok yang kontroversial karena masa kekuasaannya yang panjang dan sejumlah tuduhan korupsi serta kolusi—sehingga usulan untuk menyematkan gelar pahlawan padanya memicu debat publik.

Prosedur Penganugerahan Pahlawan Nasional

Sebelumnya, pemberian gelar pahlawan nasional diatur melalui peraturan dan melalui proses evaluasi yang melibatkan berbagai instansi. Beberapa unsur yang biasanya dinilai: jasa luar biasa bagi negara, pengorbanan, dan reputasi bersih dari tindakan yang merugikan negara.
Usulan Bahlil untuk “seluruh mantan Presiden RI” ini menantang sistem yang ada dan memunculkan pertanyaan: apakah semua Presiden memenuhi kriteria tersebut? Apakah perlu adanya reformasi prosedur agar lebih inklusif atau lebih selektif?

Dampak Politik dan Historis

Usulan ini bukan semata soal penghormatan individu, tetapi juga menyentuh beberapa aspek penting:

Politik kehormatan: pengakuan gelar pahlawan dapat menjadi bentuk simbolik untuk memperkuat legitimasi historis pemimpin negara. Usulan semacam ini membuka ruang bagi interpretasi ulang terhadap sejarah Indonesia.
Reflek budaya dan identitas nasional: bagaimana bangsa ini memilih pahlawan—dan siapa yang dianggap pahlawan—mempengaruhi narasi nasional dan identitas masa depan.
Implikasi bagi Partai Golkar: sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dan hubungan politik dengan Soeharto, inisiatif ini juga bisa dilihat sebagai bagian strategi politik atau penguatan citra partai.
Tantangan bagi sistem penghargaan: bila semua Presiden diberi gelar pahlawan tanpa melalui evaluasi individual yang mendalam, sistem bisa kehilangan makna selektif dan istimewa dari gelar tersebut.

Pertimbangan Penting ke Depan

Agar usulan ini tidak hanya menjadi retorika, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

Perlu adanya kajian historis dan independen terhadap semua Presiden RI: kontribusi, konteks masa kepemimpinan, serta dampak positif dan negatif yang mereka hasilkan.
Sistem penghargaan pahlawan nasional perlu diperkuat agar tetap memiliki kredibilitas—yaitu proses yang transparan, kriteria yang jelas, dan evaluasi yang konsisten.
Diskusi publik perlu diadakan agar masyarakat luas mendapatkan pemahaman yang baik tentang siapa pahlawan nasional dan apa maknanya bagi bangsa.
Pemerintah dan DPR kemungkinan harus mempertimbangkan revisi regulasi terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional agar mencakup mekanisme yang lebih inklusif atau lebih selektif sesuai kebutuhan zaman.

Bagaimana Masyarakat Merespon?

Dari tanggapan publik yang muncul:

Sebagian masyarakat menyambut baik karena merasa bahwa penghormatan terhadap tokoh bangsa seharusnya lebih luas dan tidak terbatas hanya pada sebagian orang.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pemberian gelar secara menyeluruh bisa “mereduksi” makna pahlawan nasional — jika tiap orang dengan jabatan tinggi otomatis dianggap pahlawan.
Komentar aktif di media sosial menyoroti bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan bukan karena posisi, tetapi karena tindakan dan kontribusi yang luar biasa — sehingga tetap ada standar moral dan historis.

Kesimpulan

Usulan Bahlil Lahadalia untuk menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada seluruh mantan Presiden RI membuka ruang diskusi penting tentang bagaimana bangsa ini menghormati para pemimpinnya. Jika diterapkan, ini menjadi langkah simbolik besar yang bisa memperkuat penghargaan terhadap jasa pemimpin bangsa—namun juga memunculkan pertanyaan tentang selektivitas, konsistensi dan makna dari gelar pahlawan nasional itu sendiri.
Masa depan usulan ini akan tergantung pada bagaimana proses legislasi, pembahasan publik, dan kajian historis berjalan. Yang jelas, bagi masyarakat Indonesia, saat ini adalah momen refleksi: siapa pahlawan kita, dan bagaimana kita menghargai jasa-jasa mereka dalam bingkai sejarah yang adil dan bermakna.