AS Klaim Menguasai Venezuela Sepenuhnya Usai Penangkapan Maduro
Jakarta — Amerika Serikat (AS) menyatakan mengendalikan secara penuh otoritas pemerintahan sementara di Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolás Maduro, dalam pernyataan yang memicu kontroversi besar di panggung internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers di Washington, Kamis (8/1/2026) waktu setempat. Menurut Leavitt, AS memiliki “pengaruh maksimal” atas pemerintah sementara Venezuela yang kini berada di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez, wakil presiden Maduro yang ditunjuk sebagai kepala negara sementara.
Leavitt juga menyampaikan klaim bahwa keputusan politik penting di Venezuela akan “dikte” melalui koordinasi erat dengan pejabat yang didukung AS, termasuk soal kebijakan minyak, ekonomi dan keamanan. Hal tersebut dilakukan sambil menunggu proses transisi kekuasaan yang diinginkan oleh pemerintah AS.
Trump: AS “Menjalankan” Venezuela Sementara
Pernyataan keras ini memberi sinyal bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump berambisi memainkan peran dominan selama fase awal kekosongan kepemimpinan di Caracas. Menurut beberapa laporan internasional, Trump berulang kali menyatakan bahwa AS akan “menjalankan” pemerintahan Venezuela sampai ditemukan jalur transisi yang dianggap aman dan stabil.
Trump bahkan berencana mengundang eksekutif perusahaan minyak besar AS untuk membahas rencana pemulihan industri minyak Venezuela, yang merupakan salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Jumat (9/1/2026).
Trump juga mengklaim bahwa aset energi Venezuela dapat dipulihkan dan bahkan dijual untuk membantu pembiayaan masa depan negara itu, meskipun rincian teknis dan hukum mengenai siapa yang berhak mengelola sumber daya itu saat ini masih belum jelas.
Kontroversi Penangkapan Maduro
Penangkapan Nicolás Maduro pada awal Januari 2026 sendiri merupakan puncak dari tekanan militer dan politik yang berlangsung berbulan-bulan antara AS dan pemerintahan Maduro. Pasukan AS disebut telah melakukan operasi berskala besar yang mengarah pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kemudian dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan narkotika dan kriminal di federal court.
Namun, langkah ini dikritik keras oleh ahli hukum internasional dan negara-negara sahabat Venezuela. Banyak pihak menilai operasi semacam itu melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara, karena tidak ada mandat PBB atau legitimasi hukum global yang jelas untuk tindakan militer semacam itu.
Tanggapan Pemerintah Venezuela
Sementara itu, pemerintah sementara Venezuela menolak klaim bahwa negara mereka berada di bawah kendali asing. Delcy Rodríguez, yang mengambil alih jabatan setelah penangkapan Maduro, menegaskan dalam pidato publik bahwa Venezuela tetap memegang kedaulatan penuh atas urusan dalam negeri dan tidak dikendalikan oleh negara lain.
Rodríguez juga menuntut pembebasan Maduro dan menyatakan bahwa pemerintahnya berkomitmen mempertahankan otonomi nasional meskipun menghadapi tekanan luar negeri yang kuat. Pernyataan ini mencerminkan perpecahan tajam antara klaim AS dan sikap otoritas resmi di Caracas.
Respon Internasional
Reaksi dunia terhadap perkembangan di Venezuela sangat terbagi. Beberapa negara besar seperti China tetap menegaskan bahwa Venezuela harus tetap berdaulat dan menyatakan kepercayaan pada kemampuan pemerintah Venezuela untuk mengatur urusan internalnya sesuai hukum konstitusional.
Sementara itu, Rusia menyatakan dukungan terhadap hak Venezuela untuk menentukan pemerintahan barunya dan mengecam intervensi asing dalam urusan internal negara Amerika Selatan itu.
Banyak negara lain juga menuntut de-eskalasi konflik dan kembali ke jalur dialog diplomatik, menekankan bahwa penyelesaikan krisis politik Venezuela hanya bisa dicapai melalui perundingan dan dialog internal.
Dampak Geopolitik dan Energi
Pengaruh AS atas Venezuela bukan hanya bersifat politis, tetapi juga energetik. Venezuela memiliki beberapa cadangan minyak terbesar di dunia, dan kontrol atas ekspor minyak ini dapat berdampak signifikan pada pasar energi global. Rencana AS mengelola dan menjual produksi minyak tersebut dalam fase transisi dipandang sebagai langkah strategis yang bisa mengubah peta geopolitik energi.
Namun, banyak analis internasional meragukan kelangsungan jangka panjang dari upaya ini karena infrastruktur minyak Venezuela telah mengalami penurunan produktivitas yang tajam selama bertahun-tahun dan membutuhkan investasi besar untuk pulih sepenuhnya.
Kesimpulan
Klaim AS atas kendali Venezuela setelah penangkapan Maduro telah memicu perdebatan global yang intens, memperlihatkan ketegangan antara kedaulatan nasional dan intervensi eksternal. Sementara Washington menegaskan peran dominannya dalam fase transisi, Caracas dan sekutu internasionalnya bersikeras bahwa Venezuela tetap merdeka dan berdaulat. Tahun 2026 diperkirakan akan menjadi titik penting dalam sejarah politik dan energi global, dengan dampak yang masih terus berkembang.
