Jakarta Tanpa Kembang Api pada Perayaan Tahun Baru 2026, Pemprov Kecewa Tapi Tetap Empati
Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan yang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam perayaan malam Tahun Baru 2026. Untuk pertama kalinya, seluruh kegiatan pesta kembang api di ibukota dilarang dinyalakan saat pergantian tahun. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini di Balai Kota.
Larangan tersebut bersifat komprehensif dan mencakup semua kegiatan yang memerlukan izin dari pemerintah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak swasta. Menurut Pramono, surat edaran (SE) akan segera diterbitkan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk menegaskan aturan ini dan menjadi dasar pelaksanaannya di seluruh wilayah Jakarta.
“Tahun ini kami memilih tidak ada kembang api. Kita ingin menyambut tahun baru dengan doa bersama, karena musibah yang terjadi menyangkut kita semua,” ujar Pramono Anung saat memberikan keterangan resmi kepada wartawan. Pernyataan ini mencerminkan alasan utama dikeluarkannya kebijakan tersebut: bentuk empati dan keprihatinan atas musibah yang sedang menimpa masyarakat Indonesia
Kebijakan ini menjadi respons terhadap berbagai bencana yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, seperti banjir besar di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Gubernur Pramono berharap perayaan Tahun Baru kali ini berjalan dengan suasana lebih khidmat, tidak berlebihan, dan penuh empati kepada warga yang terdampak musibah.
Ruang Lingkup Larangan dan Imbauan Pemerintah
Larangan kembang api Jakarta tidak hanya berlaku pada acara besar atau pusat kota saja. Menurut SE yang akan diterbitkan, aturan ini juga mencakup:
- Hotel dan pusat perbelanjaan
- Lokasi acara pergantian tahun yang berskala besar
- Pesta rakyat yang mengajukan izin resmi
Semua penyelenggara kegiatan yang biasa menggunakan kembang api harus menyesuaikan acara mereka tanpa aturan hiburan yang menimbulkan suara dan sorotan tinggi.
Meski demikian, Pemprov DKI tidak akan melakukan razia terhadap pedagang kembang api di pasar atau di wilayah umum secara khusus. Pendekatan persuasif dipilih untuk menghindari suasana tidak kondusif di masa libur akhir tahun. Pramono mengatakan, larangan itu hanya berlaku pada acara yang diatur secara formal melalui izin.
Pramono juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa sepenuhnya melarang warga secara personal yang ingin menyalakan kembang api kecil atau petasan di lingkungan mereka masing-masing. Namun, ia tetap mengimbau masyarakat untuk menahan diri demi menciptakan suasana yang penuh empati dan tidak berlebihan.
Alternatif Perayaan Tahun Baru Tanpa Kembang Api
Sebagai bagian dari konsep perayaan tanpa kembang api, Pemprov DKI juga telah menyiapkan sejumlah alternatif kegiatan yang tetap meriah namun lebih bermakna. Konsep utama yang ditekankan meliputi:
- Doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan dan harapan memasuki tahun yang lebih baik.
- Pertunjukan seni dan musik di beberapa titik strategis kota.
- Atraksi video mapping dan drone yang akan ditampilkan sebagai pengganti lonceng kembang api di puncak malam pergantian tahun.
Salah satu titik utama perayaan disiapkan di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, yang akan menjadi pusat kegiatan tanpa kembang api. Pemerintah berharap cara ini tetap memberi kesan meriah namun tetap mencerminkan rasa solidaritas terhadap korban bencana.
Respons Masyarakat dan Harapan Pemerintah
Keputusan tersebut mendapat respon beragam dari masyarakat Jakarta. Beberapa warga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi karena menilai suasana perayaan akan lebih sopan dan bermakna bagi semua elemen masyarakat. Sebaliknya, sebagian warga lainnya merasa kebijakan ini mengurangi semarak tradisi Tahun Baru yang biasanya identik dengan kembang api sebagai simbol kegembiraan. Bagaimanapun, imbauan pemerintah tetap menjadi pedoman utama selama masa liburan.
Pramono Anung berharap bahwa keputusan ini akan menjadi contoh bagi cara merayakan pergantian tahun yang lebih toleran terhadap kondisi sosial dan kemanusiaan di berbagai penjuru negeri. Ia juga menekankan bahwa yang terpenting bukanlah kemewahan pesta, tetapi makna masuk tahun baru dengan harapan dan solidaritas yang tinggi bagi sesama.
