Pemerintah Tegaskan Anggaran Pendidikan Tahun 2026 Meningkat dan Tidak Dikurangi Demi Program MBG
Jakarta — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2026 mengalami kenaikan signifikan dan tidak mengalami pemangkasan demi keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (19/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mu’ti secara tegas menjelaskan bahwa justru anggaran pendidikan akan diperluas setelah adanya integrasi program MBG, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional dan dukungan pendidikan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program pendidikan tanpa mengorbankan sumber daya untuk program lain yang juga memiliki tujuan strategis.
Menurut Mu’ti, meskipun Indonesia saat ini sedang memperluas cakupan MBG ke seluruh sekolah di Tanah Air, program ini tidak menjadi alasan untuk memangkas porsi anggaran pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengajukan pengalokasian tambahan anggaran yang disebut Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Presiden untuk mendukung program ini tanpa mengganggu anggaran inti pendidikan.
ABT merupakan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersifat one-off untuk menutupi kebutuhan mendesak. Melalui mekanisme ini, pemerintah berhasil memastikan bahwa anggaran pendidikan tetap memiliki ruang yang memadai untuk kebutuhan prioritas lain, termasuk program strategis seperti revitalisasi fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu.
Mu’ti kemudian membandingkan alokasi beberapa program besar selama dua tahun anggaran terakhir. Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan alokasi sebesar Rp16,9 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan yang tersebar di lebih dari 16 ribu sekolah. Hingga saat ini, hampir seluruh pembangunan tersebut telah rampung mencapai 93 persen.
Untuk tahun 2026, meskipun angka revitalisasi yang tertuang dalam APBN mencapai lebih dari Rp14 triliun, cakupan yang ditargetkan tetap besar, yakni mencakup ribuan satuan pendidikan di berbagai daerah. Selain itu, Kemendikdasmen juga berkomitmen memperluas program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan Interactive Flat Panels (IFP) atau panel interaktif digital di ratusan ribu sekolah untuk mendukung metode pembelajaran modern.
Selain itu, program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu juga dipastikan tidak mengalami pengurangan. Jumlah manfaat untuk anak usia taman kanak-kanak juga diperluas dalam APBN 2026, dengan alokasi tambahan untuk ribuan peserta didik TK. Kegiatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru pun semakin diperkuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
Mu’ti menambahkan bahwa tunjangan dan hak atas kesejahteraan tenaga pengajar, termasuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), juga tetap menjadi prioritas anggaran Kemendikdasmen. Semua ini dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan terus meningkat tanpa mengorbankan dukungan terhadap program MBG yang kini mencapai jutaan penerima manfaat.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai kemungkinan anggaran pendidikan tergerus untuk mendanai program gizi. Pemerintah memastikan bahwa anggaran pendidikan untuk tahun anggaran mendatang bukan hanya tumbuh secara nominal tetapi tetap diprioritaskan untuk berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
