Kemendikdasmen Hadirkan Dua Simulasi Kebijakan Pendidikan dalam Konsolidasi Nasional 2026
Depok, Jawa Barat — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghadirkan dua simulasi kebijakan pendidikan pada pameran Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026. Dua simulasi ini dirancang bukan sekadar menampilkan capaian, tetapi lebih jauh sebagai wahana pembelajaran kebijakan yang konkret, partisipatif, dan interaktif untuk para pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen di Kota Depok tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian konsolidasi yang diikuti oleh ribuan peserta strategis, mulai dari pimpinan DPR RI dan DPD RI, kepala dinas pendidikan di daerah, sampai mitra pembangunan pendidikan.
Dua Simulasi Kebijakan Pendidikan: Interaktif dan Kontekstual
Dalam pameran puncak Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026, Kemendikdasmen menghadirkan dua simulasi kebijakan pendidikan yang menjadi daya tarik utama peserta. Dua simulasi ini merupakan bentuk inovasi untuk memberikan pemahaman langsung kepada pengunjung terhadap kebijakan yang tengah dikembangkan oleh pemerintah.
1. Simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA)
Simulasi pertama memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu kebijakan asesmen pendidikan. Digawangi oleh perwakilan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, simulasi ini memberikan gambaran utuh mengenai TKA bagi peserta.
Dalam simulasi tersebut, pengunjung bisa mencoba berbagai tipe soal yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan TKA yang direncanakan berlangsung secara resmi pada tahun 2026. Ragam soal yang disajikan mencakup pilihan ganda sederhana hingga soal pilihan ganda kompleks yang dirancang menguji pemahaman, penalaran, dan aspek-aspek konseptual belajar siswa.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pentingnya simulasi ini karena memberikan pengalaman nyata dalam memahami mekanisme asesmen, bukan semata menampilkan teori kebijakan. “Sudah banyak hal yang dicapai pemerintah dalam satu tahun terakhir. Yang baik perlu ditunjukkan, tetapi yang lebih penting adalah dapat dicoba langsung oleh para pemangku kepentingan pendidikan,” ujarnya saat membuka pameran.
Simulasi TKA ini juga menjadi ruang dialog antara pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan di daerah terkait desain asesmen, standar kualitas, dan mekanisme pelaksanaan yang adil dan transparan.
2. Simulasi Digitalisasi Pembelajaran
Simulasi kedua yang tak kalah menarik adalah simulasi digitalisasi pembelajaran di kelas. Direktorat SMP Kemendikdasmen menghadirkan rekonstruksi ruang kelas interaktif lengkap dengan fasilitas teknologi pendukung, termasuk Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP) sebagai alat bantu utama.
Dalam sesi simulasi ini, pengunjung dapat menyaksikan secara langsung praktik pembelajaran yang memanfaatkan berbagai platform digital seperti Rumah Belajar, laboratorium maya, dan evaluasi berbasis game interaktif yang inovatif. Durasi simulasi yang mencapai 45 menit memberi gambaran nyata tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar siswa.
Tidak hanya itu, simulasi ini juga memperkenalkan pembelajaran koding berbasis Blockly Games serta integrasi kecerdasan buatan dalam aktivitas pembelajaran untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik.
Para guru yang mengikuti simulasi menilai kegiatan ini memberikan inspirasi nyata dalam pendekatan pembelajaran digital, dengan tetap menempatkan guru sebagai fasilitator utama proses belajar.
Konsolidasi Partisipatif Menuju Kebijakan Pendidikan Bermutu
Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 bukan sekadar agenda rutin tahunan. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis, termasuk:
- Pimpinan Komisi X DPR RI dan Komite III DPD RI
- Enam menteri dan kepala lembaga dari kabinet pemerintahan
- 76 kepala dinas pendidikan provinsi serta 514 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota
- Organisasi profesi pendidikan, mitra pembangunan, atase pendidikan, dan pusat–pusat pendidikan terkait.
Kegiatan yang melibatkan puluhan lembaga strategis ini diisi dengan rangkaian sidang sembilan komisi yang membahas berbagai isu penting pendidikan, mulai dari perluasan wajib belajar 13 tahun, digitalisasi pembelajaran, evaluasi TKA, hingga integrasi pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan buatan dalam kurikulum nasional.
Dengan ragam diskusi dan pembahasan ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan nyata di daerah. Konsolidasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra pembangunan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan inklusif bagi semua anak Indonesia.
Simulasi Pendidikan sebagai Agen Perubahan
Hadirnya dua simulasi kebijakan pendidikan ini mencerminkan pendekatan baru dalam penyusunan kebijakan pendidikan: dari yang bersifat teoritis dan administrasi menjadi pengalaman konkret dan partisipatif. Hal ini diharapkan tidak hanya memperluas pemahaman tentang kebijakan teknis, tetapi juga mendorong keterlibatan langsung pemangku kepentingan pendidikan dalam proses pembuatan dan evaluasi kebijakan itu sendiri.
Menurut pengamat pendidikan, pendekatan seperti ini bisa menjadi jembatan penting dalam menyampaikan kebijakan kepada guru, kepala sekolah, dan aparat di daerah, sehingga mereka bukan hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu mempraktekkan kebijakan tersebut secara tepat di lapangan. Pendekatan berbasis simulasi dinilai efektif karena memberi pengalaman langsung yang memicu dialog kritis, evaluasi cepat, dan umpan balik yang konstruktif dari peserta.
Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran: Masa Depan Pendidikan
Selain fokus pada pengalaman simulasi, simulasi digitalisasi pembelajaran juga menjadi cerminan bagaimana teknologi menjadi game changer dalam pendidikan abad ke-21. Dengan integrasi PID, platform digital seperti Rumah Belajar, laboratorium maya, serta pembelajaran koding dan kecerdasan buatan, peserta didik tidak hanya memperoleh pembelajaran tradisional, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif sesuai tuntutan era digital.
Peta besar ini menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan di Indonesia yang ingin mencapai keseimbangan antara fundamental akademik dan keterampilan abad ke-21 yang relevant dengan kebutuhan global.
Tantangan dan Harapan Pelaksanaan Kebijakan
Meskipun simulasi memberikan gambaran teknis dan implementasi yang menggugah, tantangan utama tetap ada pada fase penerapan kebijakan di lapangan. Beberapa isu yang perlu diperhatikan para pemangku kepentingan termasuk:
- Akses teknologi di sekolah di daerah terpencil agar tidak tertinggal dalam digitalisasi pembelajaran.
- Peningkatan kompetensi guru agar mampu memanfaatkan fasilitas digital secara efektif dalam proses belajar mengajar.
- Standarisasi operasional TKA dan digitalisasi pembelajaran agar kebijakan bisa berjalan seragam di semua wilayah.
Harapan besar dari konsolidasi nasional ini adalah agar semua tantangan tersebut dapat diatasi melalui kerja sama lintas sektor, dukungan kebijakan yang akomodatif, serta investasi sumber daya yang berkelanjutan.
Kesimpulan: Pendidikan Bermutu untuk Semua
Simulasi kebijakan yang dihadirkan Kemendikdasmen dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 menandai langkah maju dalam proses penyusunan dan penyampaian kebijakan pendidikan di Indonesia. Bukan hanya mempresentasikan program, tetapi memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk mengalami langsung bagaimana kebijakan bekerja di praktik nyata.
Pendekatan partisipatif ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk menciptakan pendidikan bermutu, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan nyata di masyarakat. Sinergi antara pusat, daerah, guru, orang tua, dan mitra pendidikan menjadi kunci utama dalam usaha membangun sistem pendidikan yang adaptif, relevan, dan berorientasi masa depan.
Dengan demikian, Konsolidasi Nasional 2026 bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum penting menuju sistem pendidikan Indonesia yang lebih responsif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pengalaman pelajar untuk semua lapisan masyarakat.
