Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp 757,8 Triliun, Begini Rinciannya
Jakarta — Pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 757,8 triliun. Jumlah tersebut naik hampir 10 persen dibandingkan 2025, sekaligus menandai komitmen negara untuk memperkuat sektor pendidikan di tengah tantangan global.
Anggaran yang diumumkan oleh Presidential Communication Office (PCO) ini menegaskan tiga prioritas utama: meningkatkan kesejahteraan pendidik, memperluas akses pendidikan bagi siswa dan mahasiswa, serta memperbaiki kualitas sarana belajar.
Fokus Utama Anggaran
1. Kesejahteraan Pendidik
Porsi terbesar tetap dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru maupun dosen. Pemerintah menganggarkan lebih dari Rp 120,3 triliun untuk membayar gaji pendidik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, guru ASN juga akan menerima tambahan tunjangan profesi senilai Rp 69 triliun. Sementara itu, bagi tenaga pendidik non-PNS, disediakan Rp 19,2 triliun untuk 754 ribu guru, dan Rp 3,2 triliun untuk 80 ribu dosen.
Menurut pemerintah, alokasi ini penting agar kesejahteraan tenaga pendidik terus meningkat, sehingga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di kelas.
2. Beasiswa dan Bantuan Pendidikan
Program bantuan langsung kepada siswa dan mahasiswa menyerap anggaran hingga Rp 301,2 triliun. Rinciannya mencakup:
- Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 15,5 triliun untuk sekitar 21 juta siswa.
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah/Bidikmisi: Rp 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.
- Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP): Rp 25 triliun untuk sekitar 4.000 penerima.
Langkah ini diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu sekaligus mencetak talenta unggul di berbagai bidang.
3. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Selain belanja pegawai dan beasiswa, pemerintah juga mengalokasikan Rp 150,1 triliun untuk pengembangan infrastruktur pendidikan. Dana ini ditujukan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru, hingga penguatan fasilitas perguruan tinggi.
Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu porsi terbesar anggaran pendidikan tahun depan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai sekitar Rp 335 triliun, atau hampir 44 persen dari total alokasi pendidikan.
Pemerintah menilai MBG sebagai upaya strategis untuk meningkatkan gizi anak sekolah, menurunkan angka stunting, serta mendukung kualitas pembelajaran.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara program gizi dengan peningkatan kualitas guru dan sarana belajar.
Pandangan Pengamat
Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai, lonjakan anggaran yang sebagian besar diserap untuk MBG harus diimbangi dengan kebijakan lain yang menyentuh inti persoalan pendidikan.
“Program makan bergizi jelas penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Tetapi jangan sampai porsi besar anggaran justru membuat aspek fundamental seperti kualitas guru, kurikulum, dan infrastruktur terabaikan,” kata Totok.
Ia menambahkan, evaluasi rutin terhadap program MBG diperlukan agar keberlanjutan dan dampaknya benar-benar terasa, bukan sekadar menjadi kebijakan populis.
Komitmen Pemerintah
Melalui alokasi Rp 757,8 triliun, pemerintah menegaskan keseriusan dalam menyiapkan Generasi Emas 2045. Anggaran pendidikan tahun depan tidak hanya berfokus pada kesejahteraan tenaga pendidik dan bantuan biaya belajar, tetapi juga diarahkan untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak.
PCO menegaskan, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menjadi kunci daya saing bangsa di tingkat global.
Kesimpulan
Anggaran pendidikan 2026 yang mencapai rekor tertinggi menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan setiap rupiah dari Rp 757,8 triliun itu tepat sasaran—baik untuk guru, siswa, maupun infrastruktur pendidikan.
