Presiden Kolombia Tantang Trump Usai Dilarang Masuk AS: “Kebijakan Politik Tak Bisa Main Larang”
Bogotá / Washington — Presiden Kolombia Gustavo Petro mengejutkan publik ketika menanggapi larangan masuk ke Amerika Serikat yang baru saja dijatuhkan kepadanya. Dalam pernyataan publik, Petro menantang kebijakan tersebut sebagai tindakan politik yang tidak adil, menegaskan bahwa larangan tidak bisa digunakan sebagai alat embel-embel dalam hubungan internasional.
Situasi ini muncul setelah laporan bahwa Petro, yang dikenal sebagai sosok anti-imperialis, dilarang masuk ke AS dalam kunjungan diplomatik mendatang. Media sayap kanan Amerika, terutama yang dekat dengan mantan Presiden Donald Trump, disebut menyuarakan larangan tersebut. CNBC Indonesia melaporkan bahwa isu ini telah memicu reaksi keras di Bogotá. (cnbcindonesia.com)
Latar Belakang Politik & Isu Larangan
Gustavo Petro terpilih sebagai Presiden Kolombia pada 2022 setelah kampanye yang menekankan keadilan sosial, reformasi agraria, dan pengurangan ketimpangan. Gagasan-gagasannya tak sedikit berbenturan dengan kebijakan AS, terutama soal perdagangan, investasi energi, dan pengaruh geopolitik di Amerika Latin.
Media konservatif AS, terutama yang pro-Trump, menyebut bahwa pilihan Petro “terlalu kiri” dan “populis”. Ketika Petro diberitakan akan melakukan kunjungan diplomatik ke AS untuk memperkuat hubungan perdagangan, isu larangan masuk pun mencuat. Larangan ini belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seorang presiden Kolombia yang sah.
Dalam cuitannya, Petro menyebut bahwa larangan ini adalah “politik saling lempar beban,” dan bahwa AS tidak bisa menggunakan kebijakan imigrasi atau larangan masuk sebagai cara untuk menekan agenda politik negara lain.
Reaksi & Implikasi Diplomatik
Pemberitaan larangan ini memicu diplomasi panas antara Bogotá dan Washington. Menteri Luar Negeri Kolombia mengirim nota protes formal, menuntut klarifikasi. Di Kongres Kolombia, beberapa anggota parlemen menuntut AS menjelaskan dasar hukum larangan tersebut.
Bagi Petro, tantangan ini bukan hanya soal mobilitas, tetapi soal harga diri nasional. Ia menyatakan bahwa kebijakan larangan semacam ini melecehkan kedaulatan Kolombia. Banyak analis menilai bahwa Petro hendak menggunakan moment ini untuk mempertegas narasi anti-intervensi AS serta membangun citra negara yang tidak mudah ditekan oleh elite global.
Prospek ke Depan & Skenario Diplomatik
Larangan ini bisa berdampak panjang ke hubungan bilateral, ekonomi, dan citra politik:
- Tegangan diplomatik makin tinggi. Jika AS mempertahankan larangan atau menolak klarifikasi, hubungan dagang atau bantuan bisa dipertaruhkan.
- Simbol politik bagi Petro. Tantangan ini dapat digunakan Petro untuk memperkuat basis politik domestik, terutama kaum progresif dan nasionalis yang anti campur tangan asing.
- Preseden dalam diplomasi. Larangan masuk terhadap kepala negara sah adalah kasus langka — jika diterima tanpa reaksi kuat, dapat menjadi preseden buruk dalam hubungan internasional.