Prabowo Tuntut Copot Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana
Presiden Kritik Tajam, Mengaku “Desersi” dalam Tugas
Presiden Prabowo Subianto mengecam keras tindakan Mirwan MS — Bupati Aceh Selatan — yang diketahui menjalani ibadah umrah ketika wilayahnya tengah dilanda bencana banjir dan longsor. Dalam rapat percepatan penanganan bencana di Aceh pada Minggu (7/12/2025), Prabowo meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera memproses pencopotan Mirwan dari jabatannya.
“Kalau yang mau lari, lari saja, copot itu,” tegas Prabowo, yang kemudian menyamakannya dengan tindakan “desersi” — istilah militer untuk anggota yang meninggalkan tugas saat bahaya.
Presiden juga menyatakan bahwa dalam kondisi krisis seperti sekarang, kepala daerah harus berada di lapangan, bukan pergi ke luar negeri. Ketidakhadiran di saat warga membutuhkan bantuan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan.
Konteks: Bencana Melanda Banyak Kecamatan di Aceh Selatan
Bupati Mirwan tersorot karena kabar umrahnya muncul saat setidaknya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak banjir dan longsor. Banyak warga terdampak tinggal di tenda pengungsian, permukiman rusak parah, dan infrastruktur — seperti sawah dan irigasi — ikut terendam atau hancur.
Sebelumnya, pada 27 November 2025, pemerintah daerah Aceh Selatan sempat mengeluarkan surat yang menyatakan ‘tidak sanggup menangani masa tanggap darurat’ akibat meluasnya kerusakan. Hal itulah yang memberi dasar bagi banyak pihak untuk mempertanyakan langkah administrasi dan kepemimpinan setempat.
Namun, alih-alih tetap berada di zona bencana, Mirwan justru memilih menunaikan umrah bersama keluarganya pada 2 Desember 2025 — tanpa izin resmi dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Pemeriksaan dan Tekanan dari Berbagai Sisi
Atas sorotan keras publik, tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri segera dijadwalkan untuk memeriksa kondisi administratif dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Bupati Aceh Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul viralnya foto-foto Mirwan di Tanah Suci.
Tidak hanya itu, partai politik tempat Mirwan bernaung — Partai Gerindra — telah mengambil langkah tegas. Mirwan dicopot dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan, sebagai respons atas tudingan pengabaian tugas dan ketidakbertanggungjawaban pada momen krisis.
Gubernur Muzakir Manaf (Mualem), yang memimpin provinsi Aceh saat ini, sebelumnya menolak izin umrah yang diajukan oleh Bupati — karena situasi bencana sedang genting. Namun Mirwan tetap berangkat, meskipun ada penolakan resmi.
Pesan Tegas dari Pusat: Pejabat Tak Boleh “Kabur” di Saat Warga Membutuhkan
Dalam rapat penanganan bencana di Aceh Besar, Prabowo memberi penghargaan khusus kepada para kepala daerah lain yang tetap berada di garis depan, menemani warga terdampak, membantu evakuasi, dan mendistribusikan bantuan. Kepada mereka, ia menaruh apresiasi.
Atas dasar itu, Prabowo menegaskan bahwa pejabat yang melarikan diri dari tanggung jawab dalam krisis harus mendapatkan sanksi tegas — sama seperti tindakan militer yang melanggar disiplin. “Meninggalkan anak buah saat bahaya, itu tidak bisa,” ujarnya.
Dengan tekanan dari eksekutif pusat, partai, dan pemeriksaan administratif sedang berlangsung, masa depan jabatan Bupati Aceh Selatan kini berada di ujung tanduk.
Dampak ke Publik & Harapan Pemulihan Cepat
Warga Aceh Selatan yang terdampak bencana menyaksikan kemarahan publik terhadap sikap pejabat. Banyak yang menilai keputusan umrah di tengah krisis sebagai simbol kepemimpinan yang absen — dan hal itu bisa merusak kepercayaan terhadap pemerintahan lokal.
Dengan pemeriksaan dari Kemendagri dan ancaman pencopotan jabatan, masyarakat menaruh harapan bahwa ke depan pejabat publik akan lebih bertanggung jawab — terutama saat daerah dilanda bencana. Pemerintah pusat tampak memberi sinyal keras bahwa di masa kedaruratan seperti ini, prioritas utama adalah pelayanan cepat, kehadiran di lapangan, dan tanggung jawab moral terhadap warga.
