Prabowo Subianto Tinjau Tiga Lokasi terdampak Bencana di Sumatera Barat
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis pagi, 18 Desember 2025 untuk meninjau langsung penanganan serta pemulihan pascabanjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut belakangan ini. Dalam agenda kunjungan, Prabowo dijadwalkan menyambangi tiga titik lokasi bencana di tiga kabupaten berbeda yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.
Kedatangan Presiden di Sumbar dilakukan sejak Rabu petang, ketika ia mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau bersama sejumlah pejabat. Kehadirannya kali ini merupakan lanjutan dari serangkaian kunjungan yang telah dilakukannya ke wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra, termasuk beberapa kali ke Aceh dan Sumatra Utara dalam beberapa minggu terakhir.
Jadwal Kunjungan dan Tujuan Pemeriksaan
Menurut keterangan dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, Presiden akan menggunakan kendaraan udara dan darat untuk mengunjungi sejumlah titik penting di lokasi terdampak. Rencananya, Prabowo akan terbang menggunakan helikopter dari Lanud Sutan Sjahrir menuju Kabupaten Agam terlebih dahulu, kemudian melanjutkan peninjauan ke Padang Pariaman sebelum kembali lewat jalur darat menuju kawasan Lembah Anai di Tanah Datar.
Teddy menekankan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan langkah percepatan pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabanjir serta longsor. “Presiden akan meninjau posko pengungsian, hunian sementara, pembangunan jembatan, dan memastikan langkah percepatan pemulihan semua infrastruktur berjalan sesuai target,” jelasnya.
Fokus Utama: Infrastruktur dan Hunian Sementara
Dalam agenda tersebut, salah satu titik pemeriksaan Presiden berada di SD Negeri 5 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Di sana, Prabowo dijadwalkan meninjau kondisi posko pengungsian dan hunian sementara (huntara) yang didirikan bagi warga terdampak. Ini menjadi lokasi prioritas karena banyak rumah rusak dan masyarakat kehilangan tempat tinggal akibat bencana akhir November lalu.
Ketika menyerbu lokasi-lokasi pengungsian, tim evakuasi dan relawan masih sibuk membantu warga untuk memulihkan kehidupan sehari-hari mereka. Situasi di beberapa titik masih dalam tahap transisi dari tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), wilayah Sumatera mengalami bencana banjir dan longsor yang cukup parah, terutama dipicu oleh intensitas hujan tinggi dan kondisi geomorfologi wilayah yang rentan tanah longsor.
Kondisi di Padang Pariaman dan Tanah Datar
Setelah dari Agam, rencana kunjungan Presiden menuju Kabupaten Padang Pariaman, di mana sejumlah infrastruktur seperti jembatan yang rusak akan menjadi fokus pemeriksaan. Pasca-bencana, sejumlah akses jalan dan fasilitas umum di wilayah ini masih dalam proses pemulihan. Presiden diperkirakan akan mengevaluasi progres perkembangan pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat banjir.
Selanjutnya, rombongan direncanakan menuju Tanah Datar, khususnya ke kawasan Lembah Anai. Daerah ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang terkena dampak longsor dan kerusakan transportasi pascabanjir. Prabowo diharapkan dapat berdialog langsung dengan pemerintah daerah setempat serta warga yang menjadi korban bencana agar mendapatkan gambaran riil atas kebutuhan mereka saat ini.
Tingkatkan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Kunjungan Presiden ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan strategi percepatan rehabilitasi pascabanjir. Pemerintah pusat sebelumnya telah menyiapkan sejumlah alokasi bantuan, termasuk dana untuk pembangunan kembali akses jalan, jembatan, serta penyediaan kebutuhan pokok di tempat pengungsian. Selain itu, upaya integrasi data korban, distribusi bantuan logistik dan kebutuhan medis juga terus dilakukan agar pemulihan dapat lebih cepat dan terarah.
Para pejabat daerah menyambut baik kunjungan Presiden karena ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap masalah yang tengah terjadi di lapangan. Sejumlah kepala desa bahkan menyatakan harapannya agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat terutama dalam hal pemulihan sarana pendukung ekonomi masyarakat seperti pasar tradisional dan fasilitas umum lain
