Profil Sudewo: Dari Tekanan Politik Hingga Operasi Tangkap Tangan KPK
PATI — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026. Penangkapan ini menjadi babak terbaru dalam perjalanan politik dan hukum seorang kepala daerah yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
Berdasarkan konfirmasi resmi dari KPK, Sudewo bersama beberapa pihak lainnya diamankan di Kabupaten Pati dalam rangkaian OTT yang digelar lembaga antirasuah tersebut. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah, sambil menunggu penetapan status hukum sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Jejak Pendidikan dan Karier Politik
Sudewo lahir pada 11 Oktober 1968 di Kabupaten Pati. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan gelar Sarjana Teknik (ST), kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Diponegoro (Undip) dan meraih gelar Magister Teknik pada tahun 2001.
Karier profesional Sudewo berawal dari sektor konstruksi dan pekerjaan umum, termasuk pengalaman sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum di Jawa Timur dan Bali. Ia kemudian memasuki dunia politik bersama Partai Gerindra, dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI untuk dua periode (2009–2013 dan 2019–2024).
Puncak kariernya terjadi saat Sudewo dilantik sebagai Bupati Pati periode 2025–2029 pada 20 Februari 2025 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Pada masa awal kepemimpinannya, ia langsung menghadapi berbagai dinamika politik dan sosial di kabupaten yang dipimpinnya.
Kontroversi Kebijakan dan Desakan Pemakzulan
Kepemimpinan Sudewo sempat menjadi sorotan tajam publik setelah membuat kebijakan kontroversial, termasuk rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sekitar 250 persen. Keputusan ini memicu aksi protes kuat dari masyarakat, terutama kelompok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Aksi demo besar yang terjadi pada 13 Agustus 2025 di Pati bahkan berujung pada kericuhan, ketika massa menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Situasi tersebut menyebabkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan oleh DPRD Kabupaten Pati sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Meskipun tekanan politik berlangsung sengit, proses hak angket dan pemakzulan terhadap Sudewo akhirnya tidak berlanjut. Dalam rapat paripurna DPRD pada 31 Oktober 2025, mayoritas anggota memilih untuk tidak merekomendasikan pemakzulan, namun memberikan catatan agar kepala daerah tersebut memperbaiki kinerja dan komunikasi dengan masyarakat.
OTT KPK: Titik Balik Kepemimpinan
Penangkapan Sudewo oleh KPK melalui OTT ini menjadi momentum penting. Sampai saat ini, detail dugaan perkara masih terus didalami oleh penyidik, dan lembaga antirasuah belum merilis secara lengkap jenis pelanggaran hukum yang dituduhkan. Namun, OTT tersebut menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas pada awal tahun 2026 oleh KPK.
Menurut juru bicara KPK, lembaga tersebut memiliki waktu 1×24 jam sejak OTT dilakukan untuk menentukan status hukum terhadap Sudewo serta pihak-pihak yang diamankan. Keputusan ini akan menjadi dasar apakah Sudewo akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi dalam proses penyidikan.
Reaksi Publik dan Langkah Selanjutnya
Penangkapan kepala daerah oleh KPK ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat, terutama di Kabupaten Pati. Aktor masyarakat sipil menilai operasi antirasuah dapat menjadi pembelajaran penting agar praktik korupsi tidak berulang di masa depan. Di sisi lain, pihak pendukung Sudewo berharap proses hukum berjalan adil dan transparan sesuai ketentuan.
Kisah Sudewo menggambarkan bagaimana tantangan politik lokal, tekanan publik, dan pengawasan hukum lembaga negara dapat bertemu dalam dinamika pemerintahan daerah. Kasus ini dipastikan akan terus menjadi sorotan nasional seiring perkembangan proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.
