China Perkuat Manuver Strategis ke Jepang, Stabilitas Militer dan Nuklir Jadi Sorotan

Jakarta, KilatNews.id — Ketegangan geopolitik Asia Timur kembali meningkat setelah China resmi menerapkan pembatasan ekspor terhadap 40 perusahaan Jepang pada Selasa (24/2/2026). Kebijakan yang dilandasi alasan keamanan nasional ini memperdalam friksi antara dua raksasa ekonomi kawasan yang dalam beberapa bulan terakhir telah berdampak nyata, termasuk penurunan tajam sektor pariwisata bilateral.

Regulasi terbaru Beijing berfokus pada pengendalian ekspor barang dual-use, yakni produk yang memiliki potensi penggunaan sipil sekaligus militer. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut secara langsung menargetkan 20 entitas Jepang, termasuk lima anak usaha Mitsubishi Heavy Industries serta badan antariksa Jepang, JAXA.

Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan China juga menempatkan 20 organisasi Jepang lainnya dalam daftar pemantauan khusus atau watch list. Status ini membuat perusahaan terkait menghadapi proses verifikasi lebih ketat terhadap produk ekspor yang dinilai berpotensi memiliki relevansi militer, termasuk produsen otomotif Subaru.

Pemerintah China menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan respons defensif terhadap arah kebijakan luar negeri Jepang. Otoritas Beijing juga menilai kebijakan pembatasan ini telah disusun sejalan dengan kerangka hukum internasional yang berlaku.

“Langkah-langkah di atas bertujuan untuk mengekang ‘remiliterisasi’ dan ambisi nuklir Jepang dan sepenuhnya sah, masuk akal, dan sesuai hukum,” bunyi pernyataan resmi kementerian perdagangan China dikutip AFP.

Pemerintah China juga memberikan jaminan keamanan bagi perusahaan-perusahaan yang tak terlibat dalam aktivitas militer. Mereka mengklaim bahwa pembatasan ini cuma di tarrgetkan kepada pihak-pihak yang dianggap mengancam keamanan nasional Negeri TIrai Bambu.

“Entitas Jepang yang jujur dan patuh hukum tidak perlu khawatir,” tambah pernyataan tersebut.

Langkah terbaru ini semakin memperdalam ketegangan bilateral yang sebelumnya telah memanas. Eskalasi bermula dari pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada November lalu yang membuka kemungkinan intervensi militer Jepang apabila Taiwan mengalami serangan.

Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras Beijing. Pemerintah China menegaskan posisinya bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya, serta tidak menutup opsi penggunaan kekuatan guna mewujudkan reunifikasi dengan pulau tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Jepang menyampaikan protes keras terhadap kebijakan pembatasan ekspor yang diumumkan China. Tokyo menilai langkah sepihak tersebut sulit dibenarkan dalam kerangka hubungan perdagangan internasional dan berpotensi merusak stabilitas ekonomi bilateral.

“Kami memprotes keras langkah-langkah ini dan menuntut penarikan kembali kebijakan tersebut,” tegas juru bicara pemerintah Jepang, Kei Sato.

Sebelumnya, seorang pejabat kementerian perdagangan Jepang juga menyuarakan bahwa Tokyo tak akan tinggal diam. Saat ini pemerintah Jepang tengah memantau dampak ekonomi yang timbul akibat kebijakan baru itu.

“Tokyo akan mengambil langkah-langkah yang tepat setelah menganalisis dampak dari pembatasan baru ini,” ujar pejabat tersebut.

Dampak perselisihan kedua negara mulai terasa nyata, terutama di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan China ke Jepang dilaporkan merosot hingga 61% pada Januari setelah Beijing menerbitkan peringatan perjalanan bagi warganya. Di saat yang sama, ketegangan militer turut meningkat menyusul laporan bahwa jet tempur J-15 China sempat mengunci radar ke pesawat Jepang di perairan internasional dekat Okinawa pada Desember lalu.

Sentimen geopolitik tersebut juga langsung tercermin di pasar keuangan. Bursa saham Tokyo mengalami tekanan jual, terutama pada sektor industri berat. Saham Kawasaki Heavy Industries turun hampir 5%, Mitsubishi Heavy Industries melemah sekitar 4%, sementara IHI mencatat penurunan paling dalam hingga mendekati 7%.

Di tengah dinamika tersebut, Jepang memang sedang mempercepat penguatan pertahanan nasional. Pemerintah Tokyo telah menyetujui anggaran pertahanan rekor sekitar 9 triliun yen untuk tahun fiskal mendatang. Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan di parlemen bahwa peningkatan kapasitas militer merupakan langkah strategis guna merespons lingkungan keamanan global yang semakin kompleks dan tidak pasti.

“”Memperkuat kemampuan pertahanan kita sangat penting untuk melindungi nyawa dan mata pencaharian damai warga negara kita saat menghadapi lingkungan keamanan yang paling parah dan kompleks sejak akhir Perang Dunia II,” kata Takaichi.

Di sisi lain, para ahli menilai kebijakan China ini akan menjadi beban berat bagi korporasi jepang yang memiliki ketergantungan pada pasokan dari China. Proses persetujuan ekspor di prediksi akan menjadi jauh lebih sulit dan memakan waktu lama.

“Dengan pengumuman hari ini, kita dapat memperkirakan prosesnya akan dibuat menjadi lebih ketat. Saya percaya ini akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat,” ujar Noriyuki Kawamura, profesor emeritus hubungan Jepang-China di Universitas Studi Asing Nagoya.

• Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebijakan pembatasan ekspor yang diberlakukan China menandai fase baru dalam rivalitas strategis Beijing–Tokyo yang kini meluas dari ranah diplomasi ke sektor ekonomi, militer, hingga teknologi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korporasi dan pasar keuangan, tetapi juga sektor pariwisata serta stabilitas keamanan kawasan. Dengan Jepang yang terus memperkuat pertahanan dan China mempertahankan sikap tegas terhadap isu Taiwan, hubungan kedua negara berpotensi tetap berada dalam jalur konfrontatif, memicu ketidakpastian baru bagi dinamika geopolitik Asia Timur.