Tanah Jarang: Senjata Sakti China dalam Perang Dagang Melawan AS

Jakarta, 23 Oktober 2025 — Di tengah ketegangan geopolitik dan persaingan ekonomi global, tanah jarang (rare earth elements/REE) telah menjadi kartu as China dalam perang dagang dengan Amerika Serikat. Elemen-elemen kimia ini, yang terdiri dari 17 logam seperti neodymium, dysprosium, dan lanthanum, adalah bahan kunci untuk teknologi modern: dari smartphone, turbin angin, hingga rudal canggih. China, yang menguasai lebih dari 60% produksi global dan 85-90% pengolahan tanah jarang, kini memanfaatkan dominasinya untuk menekan AS, terutama setelah ancaman tarif tinggi dari Washington. Di balik kilau teknologi, kisah tanah jarang adalah drama kekuasaan, lingkungan, dan ketergantungan global yang kini mengguncang pasar dunia.

Apa Itu Tanah Jarang dan Mengapa Penting?

Tanah jarang bukanlah “jarang” dalam arti geologis—depositnya ada di banyak negara, termasuk Australia, Kanada, dan bahkan Indonesia. Namun, mengekstraksi dan mengolahnya membutuhkan proses yang mahal, rumit, dan sering kali merusak lingkungan. Elemen ini vital untuk teknologi tinggi: neodymium untuk magnet di motor listrik dan turbin angin, cerium untuk katalis di industri otomotif, dan europium untuk layar LED. Militer juga bergantung pada tanah jarang untuk sistem panduan rudal, radar, dan satelit. Menurut U.S. Geological Survey (USGS), permintaan global tanah jarang mencapai 230.000 ton pada 2024, dengan proyeksi pertumbuhan 10% per tahun seiring transisi ke energi hijau.

China mulai mendominasi pasar ini sejak 1980-an, ketika Deng Xiaoping menyadari potensi strategis tanah jarang, dengan mengatakan, “Timur Tengah punya minyak, China punya tanah jarang.” Tambang Bayan Obo di Mongolia Dalam, yang menyumbang 50% produksi global, menjadi pusat operasi. China juga mengembangkan rantai pasok lengkap, dari penambangan hingga pemurnian, yang membuat negara lain sulit bersaing. AS, yang dulu memimpin melalui tambang Mountain Pass di California, kini hanya menyumbang 15% produksi global, dengan sebagian besar bijihnya masih dikirim ke China untuk diolah.

Perang Dagang: Tanah Jarang sebagai Senjata

Ketegangan AS-China memuncak pada 2025, ketika pemerintahan AS mengancam tarif 25-50% untuk barang impor dari China, termasuk teknologi dan kendaraan listrik. Sebagai balasan, China memperketat kontrol ekspor tanah jarang. Pada Agustus 2025, Kementerian Perdagangan China mengumumkan pembatasan ekspor untuk produk-produk berbasis tanah jarang, dengan alasan “keamanan nasional” dan “perlindungan lingkungan.” Langkah ini menggemparkan pasar: harga neodymium melonjak 30% dalam dua bulan, sementara saham perusahaan teknologi AS seperti Tesla dan Raytheon anjlok. Menurut laporan Bloomberg, pembatasan ini bisa menaikkan biaya produksi kendaraan listrik hingga 10%, mengancam target energi hijau AS.

Ini bukan pertama kalinya China menggunakan tanah jarang sebagai senjata. Pada 2010, China menghentikan ekspor ke Jepang selama sengketa Kepulauan Senkaku, menyebabkan krisis rantai pasok global. Kini, dengan ketergantungan AS yang lebih besar—80% kebutuhan tanah jarangnya diimpor dari China—dampaknya jauh lebih serius. “China punya kekuatan untuk mengguncang ekonomi global hanya dengan memutar keran ekspor,” kata Dr. Li Wei, analis energi dari Tsinghua University, dalam wawancara dengan Kompas. Industri AS, dari pembuat iPhone hingga kontraktor pertahanan, kini berlomba mencari alternatif, tapi membangun rantai pasok baru bisa memakan waktu satu dekade.

Dampak Lingkungan dan Tantangan Global

Dominasi China bukannya tanpa biaya. Penambangan tanah jarang di Bayan Obo menghasilkan limbah beracun, termasuk thorium radioaktif, yang mencemari air tanah dan tanah di Mongolia Dalam. Menurut laporan Greenpeace Asia Timur (2024), setiap ton tanah jarang menghasilkan 2.000 ton limbah beracun, dengan 70% tidak diolah dengan baik. Desa-desa di sekitar tambang melaporkan kenaikan kasus kanker dan kerusakan lahan pertanian, memicu protes lokal yang sering dibungkam. China mengklaim sedang memperbaiki standar lingkungan, tapi skeptisisme tetap tinggi.

Di sisi lain, negara-negara Barat berjuang untuk mengurangi ketergantungan. AS mencoba menghidupkan kembali tambang Mountain Pass, dengan investasi $1 miliar dari Departemen Pertahanan sejak 2023. Australia, melalui perusahaan seperti Lynas Rare Earths, meningkatkan produksi, tapi kapasitas pengolahannya masih terbatas. Indonesia juga punya potensi, dengan deposit tanah jarang di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat, tapi teknologi pengolahan lokal masih tertinggal. “Kami punya bijih, tapi tak punya keahlian atau dana untuk bersaing dengan China,” kata Dr. Rudi Hartono, geolog dari Universitas Gadjah Mada, dalam diskusi di Jakarta.

Perspektif Lokal: Cerita dari Lapangan

Di Bangka Belitung, penambang lokal seperti Pak Mulyadi, 45 tahun, merasakan sisi lain dari demam tanah jarang. “Kami tahu ada mineral berharga di sini, tapi kami cuma gali timah. Kalau tanah jarang diekspor mentah, kami tak dapat apa-apa,” katanya sambil menunjuk bukit-bukit bekas galian di Belitung. Penambangan ilegal, yang marak di Indonesia, juga memperburuk kerusakan lingkungan, dengan rawa-rawa dan hutan mangrove rusak akibat limbah. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDM, berjanji mengembangkan industri hilir tanah jarang pada 2026, tapi proyek ini masih terhambat birokrasi dan kurangnya investasi.

Sementara itu, di AS, pekerja di sektor teknologi merasakan dampak langsung. John Carter, insinyur di Silicon Valley, mengeluh, “Komponen magnet untuk server kami tiba-tiba naik 40% harganya. Kalau ini berlanjut, startup kecil bisa kolaps.” Di sisi lain, di China, pekerja tambang seperti Zhang Wei di Bayan Obo menghadapi risiko kesehatan. “Kami kerja 12 jam sehari, tapi air di desa kami tak bisa diminum lagi,” katanya dalam laporan anonim kepada South China Morning Post.

Solusi dan Masa Depan

Untuk mengatasi dominasi China, beberapa langkah diusulkan. AS dan sekutunya, termasuk Jepang dan Uni Eropa, membentuk aliansi rantai pasok tanah jarang pada 2024, dengan fokus pada diversifikasi sumber dan daur ulang. Teknologi daur ulang tanah jarang dari limbah elektronik, meski baru berkembang, menjanjikan pengurangan ketergantungan hingga 20% dalam lima tahun, menurut MIT. Indonesia juga bisa berperan, tapi perlu investasi besar dalam pengolahan—contohnya, kerja sama dengan perusahaan seperti Lynas atau Tesla untuk membangun fasilitas pemurnian lokal.

Namun, tantangan terbesar adalah waktu. Membangun rantai pasok baru membutuhkan 5-10 tahun, sementara China terus memperkuat posisinya. “Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga geopolitik. Siapa yang kontrol tanah jarang, kontrol masa depan teknologi,” kata analis Sophia Lin dari Brookings Institution. Sementara itu, dampak lingkungan memaksa dunia untuk memikirkan ulang model ekstraksi. Teknologi penambangan hijau, seperti bioleaching menggunakan bakteri, sedang diuji, tapi belum terjangkau.

Di Jakarta, diskusi tentang tanah jarang mulai mengemuka. Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pada Oktober 2025 bahwa Indonesia akan melarang ekspor bijih tanah jarang mentah mulai 2026, mengikuti model larangan ekspor nikel. Tapi, tanpa teknologi dan dana, ambisi ini bisa jadi mimpi kosong. Bagi masyarakat lokal, seperti nelayan di Bangka yang kehilangan mata pencaharian akibat tambang, tanah jarang bukan “senjata sakti”, melainkan kutukan yang merusak laut mereka.

Kesimpulan: Perang yang Belum Selesai

Tanah jarang telah mengubah dinamika perang dagang AS-China menjadi pertarungan strategis abad ke-21. China, dengan cengkeraman kuat pada produksi dan pengolahan, memegang keunggulan, tapi juga menghadapi tekanan lingkungan dan politik domestik. AS dan sekutunya berlomba mengejar, tapi waktu dan biaya jadi musuh utama. Indonesia, dengan potensi besar, masih tertatih di belakang, bergulat dengan infrastruktur dan korupsi. Di balik semua ini, tanah jarang mengingatkan kita: teknologi modern, dari ponsel hingga jet tempur, bergantung pada sumber daya yang rapuh dan mahal—baik dari segi lingkungan maupun politik. Di tepi tambang Bayan Obo atau pantai Bangka, cerita ini adalah tentang manusia, ambisi, dan harga yang harus dibayar untuk masa depan.

📌 Sumber: Kompas, USGS, Bloomberg, Greenpeace Asia Timur, South China Morning Post, MIT, diolah kembali oleh tim kilatnews.id.

baca juga sejarah Indonesia yang menarik di sejarahindonesia.com