Prabowo Teken Perpres: IKN Jadi Ibu Kota Politik di 2028
Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Keputusan ini menandai babak baru dalam sejarah politik Tanah Air, sekaligus mempertegas arah pembangunan besar-besaran yang telah dimulai sejak era Presiden Joko Widodo.
IKN Resmi Jadi Pusat Politik
Dengan ditandatanganinya Perpres tersebut, pemerintah menetapkan bahwa seluruh fungsi politik, termasuk kantor presiden, kementerian politik, dan lembaga tinggi negara, akan mulai dipindahkan ke IKN pada 2028.
Prabowo menegaskan, keputusan ini bukan hanya soal pemindahan fisik ibu kota, tetapi juga strategi pemerataan pembangunan.
“IKN adalah simbol tekad bangsa Indonesia untuk membangun peradaban baru yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya.
Jakarta Tetap Punya Peran Besar
Meski status politik akan beralih ke IKN, Jakarta tidak serta-merta kehilangan fungsi. Pemerintah menyebut Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan nasional.
Artinya, Indonesia akan memiliki dua pusat gravitasi utama:
- IKN sebagai ibu kota politik dan pemerintahan.
- Jakarta sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.
Tantangan Besar yang Menanti
Keputusan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 juga menimbulkan sejumlah tantangan:
- Infrastruktur dan Kesiapan Lahan
Proyek pembangunan harus dikebut agar semua fasilitas pemerintahan siap tepat waktu. - Pendanaan
Pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran raksasa, sementara kondisi fiskal negara masih penuh tantangan. - Adaptasi Aparatur Negara
Ribuan ASN, pejabat, hingga keluarga mereka harus siap pindah ke Kalimantan Timur.
Respons Publik dan Pengamat
Sejumlah pengamat menilai langkah ini strategis, meski tidak mudah. Ada yang menyebut perpindahan ibu kota ke IKN adalah jawaban untuk mengurangi ketimpangan Jawa-sentris. Namun ada pula yang skeptis terhadap kesiapan proyek.
“Target 2028 cukup ambisius. Pemerintah harus transparan soal roadmap agar publik yakin,” ujar seorang analis politik dari UI.
Di media sosial, publik juga terbelah. Sebagian menyambut antusias, sementara lainnya khawatir proyek mangkrak atau membebani ekonomi negara.
IKN: Antara Simbol dan Realita
Sejak awal, IKN didesain bukan sekadar kota baru, tapi simbol transformasi Indonesia menuju negara maju 2045. Pemindahan fungsi politik ke IKN dianggap sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut.
Namun, realitas di lapangan akan menentukan apakah cita-cita besar itu bisa terwujud. Apakah IKN benar-benar akan jadi pusat politik baru Indonesia pada 2028? Atau sekadar proyek ambisius yang penuh tantangan?
Internal Link: Politik & Pemerintahan
Ikuti perkembangan terbaru soal IKN dan kebijakan nasional hanya di kilatnews.id.
Penutup
Penandatanganan Perpres oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi tonggak penting: IKN resmi ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.
Keputusan ini membuka babak baru dalam perjalanan bangsa. Namun, jalan menuju 2028 penuh pekerjaan rumah besar: dari pembangunan infrastruktur, kesiapan ASN, hingga dukungan publik.
Indonesia kini bersiap menghadapi sejarah: lahirnya ibu kota politik baru di Kalimantan Timur.