Belanja Pemerintah Pusat untuk Daerah Naik, TKD Justru Turun
Kilatnews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya pergeseran kebijakan fiskal dalam belanja pemerintah pusat untuk daerah. Meski Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan turun, belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diarahkan ke daerah justru meningkat.
Menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan langsung ke daerah mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga berbagai program prioritas nasional. Dengan begitu, meskipun nominal TKD berkurang, kebutuhan masyarakat daerah tetap bisa terpenuhi melalui skema belanja langsung pemerintah pusat.
Penjelasan Menkeu
Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat di daerah lebih tepat sasaran karena langsung menyasar program prioritas. Sementara itu, TKD tetap diberikan, namun dengan proporsi yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.
“Belanja pemerintah pusat untuk daerah naik, meski TKD turun. Ini untuk memastikan program prioritas tetap berjalan dengan efektif,” ujar Sri Mulyani.
Dampak bagi Daerah
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kualitas pembangunan di daerah. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan layanan kesehatan tetap menjadi fokus utama. Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pengamat ekonomi menilai langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk mengontrol efektivitas belanja, sekaligus memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Tantangan Implementasi
Meski begitu, tantangan masih ada. Mekanisme belanja langsung oleh pemerintah pusat perlu diimbangi dengan koordinasi erat bersama pemerintah daerah. Jika tidak, potensi tumpang tindih program atau keterlambatan eksekusi bisa saja terjadi.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kementerian terkait akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Kesimpulan
Kenaikan belanja pemerintah pusat untuk daerah di tengah turunnya TKD menunjukkan adanya pergeseran strategi fiskal. Kebijakan ini dimaksudkan agar program prioritas tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan publik di daerah.