Seskab Teddy: Kerusakan Lingkungan Jadi ‘Bensin’ yang Memperparah Bencana Sumatra

JAKARTA, kilatnews.id – Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara merespons tragedi kemanusiaan yang tengah melanda Pulau Sumatra. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan sorotan tajam terkait penyebab banjir bandang dan tanah longsor yang telah menelan ratusan korban jiwa tersebut. Dalam pernyataannya, Teddy menegaskan bahwa bencana ini tidak bisa semata-mata dikambinghitamkan pada faktor cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi, melainkan ada andil besar dari degradasi ekologis yang terjadi secara masif dan menahun.

Pernyataan ini disampaikan Teddy di tengah upaya pemerintah pusat yang sedang berjibaku mengirimkan bantuan logistik dan alat berat ke titik-titik terisolir di Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Teddy, kerusakan lingkungan di wilayah hulu telah bertindak sebagai katalisator atau “bensin” yang mengubah hujan deras menjadi air bah mematikan. Hutan-hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) kini telah beralih fungsi, membuat tanah kehilangan kemampuan alaminya untuk menahan laju air.

Alarm Keras bagi Tata Kelola Lahan

Teddy menyoroti bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi salah satu akar masalah yang harus segera dibenahi. Fenomena ini bukan hal baru, namun dampaknya kini terasa semakin destruktif seiring dengan perubahan iklim global. Kawasan yang semestinya menjadi hutan lindung atau penyangga ekosistem, seringkali berubah menjadi area perkebunan, pertambangan ilegal, atau pemukiman tanpa izin yang mengabaikan kontur tanah dan risiko bencana.

Pemerintah pusat, melalui arahan Presiden, meminta pemerintah daerah di seluruh Sumatra untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mereka. Izin-izin pembukaan lahan yang berada di zona merah rawan bencana harus dievaluasi ulang dengan ketat. Tidak ada lagi toleransi bagi aktivitas ekonomi yang mengorbankan keselamatan publik dalam jangka panjang. Pernyataan Seskab ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat akan mengambil langkah lebih tegas dalam penegakan hukum lingkungan pasca-bencana.

Bencana di Sumatra kali ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecepatan air dan volume lumpur yang membawa material berat seperti batang pohon besar dan bebatuan mengindikasikan adanya gangguan serius di wilayah hulu sungai. Jika hutan di hulu masih terjaga, vegetasi akan mampu memperlambat aliran air permukaan (run-off), sehingga air tidak langsung meluncur deras menghantam pemukiman di hilir.

Sinergi Pusat dan Daerah yang Mendesak

Dalam kacamata Istana, penanganan bencana ini tidak bisa berhenti pada fase tanggap darurat saja. Pengiriman sembako, selimut, dan obat-obatan memang krusial untuk menyelamatkan nyawa pengungsi saat ini, namun langkah preventif jangka panjang jauh lebih penting untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. Teddy menekankan perlunya sinergi yang lebih konkret antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah setempat.

Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul tidak bisa lagi sekadar menjadi jargon seremonial. Harus ada aksi nyata rehabilitasi lahan kritis, terutama di daerah aliran sungai (DAS) yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Selain itu, normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul dan waduk juga perlu dipercepat, namun tetap harus dibarengi dengan pemulihan ekosistem hulu. Infrastruktur fisik sekuat apa pun tidak akan mampu menahan debit air jika kerusakan di hulu terus dibiarkan terjadi.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait bahaya bermukim di lereng bukit yang labil atau di bantaran sungai. Seringkali, peringatan dini bencana tidak efektif karena masyarakat tidak memiliki opsi lain atau enggan meninggalkan tanah leluhur mereka meskipun risiko kematian mengintai. Pendekatan sosiologis dan penyediaan hunian relokasi yang layak menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah daerah dengan dukungan pusat.

Fakta Lapangan yang Memperkuat Pernyataan Istana

Apa yang disampaikan Seskab Teddy sejalan dengan temuan berbagai organisasi lingkungan hidup independen di lapangan. Data menunjukkan bahwa laju deforestasi di Sumatra dalam satu dekade terakhir masih berada pada angka yang mengkhawatirkan. Pembukaan akses jalan ke wilayah pedalaman hutan seringkali menjadi pintu masuk bagi pembalakan liar dan perambah hutan. Tanah yang terbuka tanpa akar pohon pengikat menjadi sangat rentan longsor saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, seperti yang terjadi awal Desember ini.

Di beberapa lokasi bencana di Sumatera Utara, sisa-sisa kayu gelondongan yang hanyut bersama banjir bandang menjadi bukti visual yang tak terbantahkan. Kayu-kayu tersebut seringkali memiliki potongan yang rapi, mengindikasikan hasil gergaji mesin, bukan pohon yang tumbang secara alami. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa praktik illegal logging masih marak terjadi dan berkontribusi langsung terhadap keparahan bencana.

Respons cepat dari Sekretaris Kabinet ini diharapkan menjadi cambuk bagi para pemangku kebijakan di daerah untuk tidak main-main dengan izin lingkungan. Tragedi yang menewaskan ratusan nyawa ini terlalu mahal harganya jika hanya disikapi dengan rasa prihatin tanpa ada perubahan kebijakan yang fundamental. Pemerintah pusat memastikan akan terus memantau proses pemulihan pasca-bencana dan menagih komitmen perbaikan tata kelola lingkungan dari para kepala daerah di Sumatra.

Kini, bola ada di tangan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Apakah instruksi tegas dari Istana ini akan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan, atau hanya akan menguap seiring surutnya air banjir? Publik menanti bukti konkret bahwa keselamatan rakyat benar-benar diletakkan di atas kepentingan ekonomi segelintir pihak yang merusak alam.

Related Keywords: banjir bandang sumatera utara, pernyataan seskab teddy, deforestasi sumatera, penanganan bencana bnpb, evaluasi izin tambang dan perkebunan.