Mahasiswa Bertemu Dua Menteri di Istana: Isu Guru Honorer & Pembebasan Rekan Ditahan Disorot

Jakarta, 5 September 2025 — Perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi ekstra bertemu pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9) malam. Pertemuan dihadiri sekitar 30 perwakilan organisasi, antara lain Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI. Dari pihak pemerintah hadir Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

Aspirasi Utama: Kesejahteraan Guru Honorer dan Pembebasan Rekan

Di forum dialog, delegasi mahasiswa menekankan dua isu kunci. Pertama, perbaikan kesejahteraan guru—khususnya tenaga honorer—yang dinilai krusial untuk mutu pendidikan nasional. Kedua, permintaan agar rekan-rekan mahasiswa yang sempat ditangkap saat dinamika aksi akhir Agustus segera dibebaskan, sembari memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Respons Pemerintah: Apresiasi Dialog, Janji Tindak Lanjut

Dialog dibuka oleh Mendiktisaintek Brian Yuliarto yang mengapresiasi kesediaan mahasiswa berdiskusi langsung dengan pemerintah. Ia menekankan pentingnya sinergi mahasiswa–pemerintah dalam membangun bangsa dan menyatakan masukan yang disampaikan akan dipelajari secara serius. Di saat yang sama, pemerintah menegaskan komitmen menjaga ruang berekspresi yang damai sekaligus menindak tegas tindakan melawan hukum.

“Terima kasih sudah hadir dan berdialog. Kita butuh perspektif yang sama tentang bangsa ini. Sinergi mahasiswa dan pemerintah penting agar arah gerakan ke depan semakin konstruktif.”

Istana Terbuka untuk Dialog

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan alasan dialog digelar di Istana Negara. Menurutnya, Istana adalah milik bersama sebagai simbol negara, sehingga wajar dijadikan ruang bertemu untuk menyerap aspirasi. Ia menyampaikan telah meminta izin kepada Presiden untuk menggunakan Istana sebagai lokasi dialog dan menegaskan bahwa pemerintah siap menerima masukan secara terbuka.

“Istana itu milik kita bersama. Sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik. Aspirasi harus disampaikan terbuka dengan bahasa yang baik.”

Isu Pendidikan: Dari Kesejahteraan hingga Tata Kelola

Selain kesejahteraan guru honorer, mahasiswa juga menyinggung pemerataan akses pendidikan, dukungan pada kampus untuk penguatan riset, serta tata kelola program bantuan pendidikan agar tepat sasaran. Delegasi meminta peta jalan kebijakan yang terukur: indikator, tenggat, dan kanal pemantauan publik. Pemerintah diminta mengomunikasikan perubahan kebijakan secara konsisten lintas kementerian agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Dimensi Kebebasan Sipil: Ruang Ekspresi & Proses Hukum

Terkait dinamika aksi belakangan, mahasiswa menekankan pentingnya perlindungan hak berkumpul dan berekspresi secara damai, serta penghentian tindakan berlebihan dalam pengamanan. Mereka juga mendorong pendampingan hukum bagi peserta aksi yang diproses, termasuk transparansi status penangkapan dan alasan yuridisnya. Pemerintah menyatakan akan menelaah masukan tersebut sesuai koridor hukum yang berlaku.

Rambu-Rambu Tindak Lanjut

• Pendidikan: evaluasi kesejahteraan guru honorer, pemerataan akses, dan efektivitas program bantuan pendidikan.
• Kebebasan sipil: penegasan koridor aksi damai, audit internal atas penanganan lapangan, serta keterbukaan informasi proses hukum.
• Komunikasi kebijakan: penyampaian rencana dan hasil secara berkala melalui kanal resmi agar publik dapat memantau progres.

Harapan Mahasiswa: Peta Jalan & Dasbor Progres

Delegasi meminta agar kementerian terkait menyiapkan peta jalan (roadmap) dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang. Mereka juga mendorong dibuatnya dasbor publik berisi status tiap isu—misalnya “dalam pembahasan”, “ditindaklanjuti”, atau “selesai”—beserta tautan dokumen dan kontak penghubung. Dengan begitu, dialog tidak berhenti pada seremonial, tetapi bergerak menuju implementasi yang dapat diawasi.

Menjaga Dinamika Tetap Konstruktif

Para pihak sepakat bahwa perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan itu perlu dikelola lewat kanal dialog yang efektif serta bukti kebijakan yang terukur. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu pendidikan dan kebebasan sipil secara damai, sementara pemerintah diharapkan menampilkan tindakan korektif yang jelas, termasuk kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan memastikan due process bagi rekan-rekan yang berurusan dengan hukum.

Implikasi Lebih Luas

Pertemuan ini dibaca sebagai sinyal bahwa kanal komunikasi antarpemangku kepentingan tetap terbuka. Di sektor pendidikan, kepastian arah kebijakan berdampak langsung pada mutu layanan di sekolah dan kampus. Sementara pada ranah kebebasan sipil, kejelasan standar pengamanan dan transparansi penanganan perkara akan memulihkan kepercayaan publik serta menurunkan tensi sosial.

Ukuran Keberhasilan

Keberhasilan dialog akan terukur dari kebijakan yang dihasilkan: skema peningkatan kesejahteraan guru honorer, penataan program bantuan pendidikan, publikasi reguler hasil evaluasi pengamanan aksi, dan kepastian proses hukum. Pengumuman berkala yang mudah diakses menjadi kunci agar publik menilai berdasarkan data, bukan spekulasi.