Bikin Geger! Dubes AS Restui Israel Caplok Arab Saudi dan Mesir, Simak 3 Alasannya
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memilih bungkam. Hingga kini, tidak ada jawaban atas pertanyaan Al Jazeera terkait apakah Menteri Luar Negeri Marco Rubio sejalan dengan pernyataan Mike Huckabee soal hak Israel untuk memperluas wilayahnya. Diamnya Washington justru memicu tanda tanya besar: apakah ini sekadar kehati-hatian diplomatik, atau sinyal dukungan terselubung?
Di tengah kontroversi tersebut, dunia internasional sebenarnya sudah memiliki pijakan yang jelas. Prinsip integritas teritorial dan larangan penguasaan wilayah dengan kekerasan telah menjadi fondasi hukum internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II. Aturan ini bukan sekadar norma moral, melainkan komitmen global untuk mencegah agresi dan aneksasi sepihak.
Lebih tegas lagi, pada 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan harus segera dihentikan. Putusan tersebut memperkuat tekanan hukum dan politik terhadap Israel, sekaligus menegaskan bahwa komunitas internasional tidak mengakui klaim yang dibangun di atas pendudukan.
Kini sorotan tertuju pada Washington: apakah Amerika Serikat akan berdiri tegak membela prinsip hukum internasional, atau justru membiarkan kontroversi ini terus membara tanpa kejelasan sikap?
- Kepentingan Aliansi dan Dominasi Keamanan Regional
AS adalah sekutu utama Israel di Timur Tengah. Dalam kalkulasi geopolitik, Washington sering memprioritaskan stabilitas versi kepentingannya sendiri, termasuk menjaga dominasi sekutu dekatnya. Jika (secara hipotetis) AS menilai ekspansi Israel memperkuat kontrol keamanan kawasan dan melemahkan musuh bersama seperti Iran, itu bisa menjadi pertimbangan strategis — meski sangat kontroversial dan berisiko besar.
- Didukung Penuh AS Namun, hukum Israel tidak secara jelas membatasi perbatasan negara tersebut. Israel juga menduduki Dataran Tinggi Golan di Suriah, yang secara ilegal dianeksasi pada tahun 1981.
AS adalah satu-satunya negara yang mengakui klaim kedaulatan Israel atas wilayah Suriah tersebut. Setelah perang tahun 2024 dengan Hizbullah, Israel juga mendirikan pos-pos militer di lima titik di Lebanon.
- Mewujudkan Israel Raya Beberapa politisi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, secara terbuka mempromosikan gagasan “Israel Raya” dengan perbatasan yang diperluas.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memicu kemarahan internasional pada tahun 2023 ketika ia berbicara di sebuah acara yang menampilkan peta yang mencakup wilayah Palestina dan sebagian Lebanon, Suriah, dan Yordania sebagai bagian dari Israel, dengan latar belakang warna bendera Israel.
Dalam wawancaranya dengan Carlson, Huckabee mencoba berargumen bahwa hak Israel untuk eksis berakar pada hukum internasional, tetapi ia juga menyerang lembaga-lembaga hukum yang mengawasi hukum internasional karena penentangan mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel.
“Salah satu alasan saya sangat berterima kasih kepada Presiden Trump dan Menteri Rubio yasng berupaya keras untuk menyingkirkan ICC (Pengadilan Kriminal Internasional).
Di luar pengakuan kesetiaannya yang religius kepada Israel, Mike Huckabee terus dibayangi kontroversi yang tak kunjung padam. Ia menuai kritik tajam karena dinilai gagal membela hak-hak warga negara Amerika Serikat yang tewas maupun dipenjara oleh pasukan Israel selama masa tugasnya sebagai duta besar. Bagi para pengkritiknya, sikap diam itu dianggap sebagai pengabaian tanggung jawab diplomatik paling mendasar: melindungi warga negaranya sendiri.
Kontroversi semakin memanas tahun lalu ketika Huckabee bertemu dengan Jonathan Pollard — mantan analis intelijen Angkatan Laut AS yang dihukum karena menjual rahasia negara kepada pemerintah Israel. Informasi yang dibocorkan Pollard bahkan dilaporkan sampai ke tangan Uni Soviet pada puncak Perang Dingin, menjadikan kasusnya salah satu skandal spionase paling sensitif dalam sejarah modern AS.
Pollard menjalani hukuman 30 tahun penjara sebelum akhirnya bebas dan pindah ke Israel pada 2020. Namun yang membuat banyak pihak geram, ia tidak pernah menyatakan penyesalan. Pada 2021, ia bahkan secara terbuka menyerukan agar pegawai Yahudi di lembaga keamanan AS memata-matai demi kepentingan Israel — pernyataan yang memicu kecaman luas.
Huckabee memang menyatakan tidak sependapat dengan pandangan Pollard. Namun ia membantah telah “menjamu” sang mantan mata-mata, dengan alasan pertemuan itu hanya berlangsung di Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Ketika ditanya apakah siapa pun bisa masuk ke kedutaan untuk bertemu dengannya, Huckabee mengakui bahwa pertemuan tersebut tetap memerlukan janji temu yang telah disetujui sebelumnya.
Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru: jika bukan bentuk dukungan, lalu apa pesan yang ingin disampaikan dari pertemuan tersebut? Di tengah sensitivitas hubungan AS–Israel, setiap langkah diplomatik sekecil apa pun bisa menjadi sinyal politik yang besar — dan kali ini, sorotan publik tampaknya belum akan mereda.
“Dia bisa datang ke kedutaan AS untuk mengadakan pertemuan atas permintaannya. Saya juga, dan terus terang, saya tiddak menyesalinya,” kata Huckabee.
“Saya telah bertemu dengan banyak orang selama saya berada di sini dan akan bertemu dengan lebih banyak orang lagi,”
- Kesimpulan
Kontroversi ini bukan sekadar soal pernyataan seorang duta besar. Sikap Mike Huckabee, diamnya Departemen Luar Negeri AS, serta bayang-bayang dukungan politik terhadap ekspansi Israel telah membuka perdebatan yang jauh lebih besar: apakah prinsip hukum internasional masih menjadi pijakan utama, atau mulai tergeser oleh kepentingan geopolitik?
Di satu sisi, dunia sudah memiliki batas tegas melalui putusan Mahkamah Internasional dan norma integritas teritorial yang diakui global. Di sisi lain, realitas politik menunjukkan adanya dukungan, pengakuan sepihak, serta wacana “Israel Raya” yang terus digaungkan sebagian elite Israel.
Pertemuan Huckabee dengan Jonathan Pollard, ditambah pernyataannya yang menyerang lembaga hukum internasional seperti ICC, semakin mempertegas bahwa isu ini bukan hanya persoalan diplomasi biasa. Ini adalah pertarungan narasi antara hukum dan kekuatan, antara prinsip dan kepentingan.
