Menlu Ungkap Sumber Biaya Pengiriman 8.000 Pasukan ISF: Kontribusi Internasional dan Komitmen Nasional
Washington D.C., Amerika Serikat —
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menjelaskan mekanisme pembiayaan rencana pengiriman 8.000 pasukan Indonesia guna bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF) ke Gaza. Penjelasan ini disampaikan saat konferensi pers di Washington D.C., Jumat (20/2/2026), setelah Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace (BoP) yang dihadiri para pemimpin dunia.
Langkah ini merupakan tonggak baru bagi peran Indonesia dalam upaya stabilisasi internasional. Namun, banyak pihak bertanya sumber biaya besar untuk misi kemanusiaan ini. Sugiono menegaskan bahwa biaya operasional bukan dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui skema kontribusi internasional yang melibatkan sejumlah negara dan pihak nonpemerintah.
Skema Pembiayaan: Komitmen Internasional di Board of Peace
Menurut Sugiono, dana yang diperlukan untuk mendukung operasi pasukan penjaga perdamaian ini diperoleh melalui kontribusi sukarela negara-negara anggota serta pihak swasta yang tergabung dalam forum Board of Peace — sebuah badan internasional yang berupaya mempercepat perdamaian di wilayah konflik global seperti Gaza.
Di dalam forum tersebut, sejumlah negara telah menyampaikan komitmen finansial untuk mendukung pembiayaan misi secara keseluruhan. Di luar iuran keanggotaan dasar, sembilan negara menyatakan dukungan tambahan yang secara kolektif mencapai hingga 7 miliar dollar AS, jauh melebihi komitmen awal yang dibahas sebelumnya. Negara-negara tersebut meliputi:
- Kazakhstan
- Azerbaijan
- Uni Emirat Arab
- Maroko
- Bahrain
- Qatar
- Arab Saudi
- Uzbekistan
- Kuwait
Kontribusi ini merupakan bentuk dukungan internasional terhadap stabilisasi Gaza, sekaligus menunjukkan adanya kebersamaan global untuk menangani krisis yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut. Sugiono menyebut bahwa skema pendanaan termasuk kontribusi dari pihak swasta dan negara-negara yang terlibat di luar komitmen keanggotaan Board of Peace.
Indonesia Tidak Wajib Bayar Iuran Keanggotaan
Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak diwajibkan membayar iuran sebesar 1 miliar dollar AS sebagaimana sempat disalahpahami oleh sebagian publik. Kontribusi tersebut bukan syarat keanggotaan bagi negara anggota BoP, melainkan merupakan salah satu opsi bagi negara yang ingin mengambil peran tertentu di organisasi tersebut. Indonesia telah diakui sebagai anggota tetap tanpa harus melakukan iuran wajib tersebut.
Kontribusi yang dibahas di forum lebih bersifat pledges sukarela atau janji dukungan finansial tambahan dari pihak lain, bukan kewajiban bagi pemerintah Indonesia. Sugiono menjelaskan bahwa skema pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui rekening khusus yang dikelola misalnya oleh Bank Dunia untuk tujuan misi perdamaian, atau komitmen langsung dari negara-negara yang bersangkutan.
Indonesia Tetap Menanggung Biaya Operasionalnya
Meski pendanaan utama misi bersumber dari bantuan internasional, Sugiono memastikan Indonesia tetap akan menanggung bagian biaya operasional untuk pasukan yang dikirim. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar biaya ditopang dari luar negeri, negara tetap memiliki tanggung jawab dalam mendukung keberlangsungan tugas pasukan serta persiapan teknis dan logistik yang diperlukan.
Sugiono menyampaikan bahwa bentuk kontribusi Indonesia lebih berfokus pada penyediaan personel militer yang profesional serta dukungan operasional berbasis kebutuhan misi, ketimbang kontribusi finansial besar di muka. Pendekatan ini mencerminkan bahwa kontribusi konkret seperti pasukan dapat memiliki nilai strategis tersendiri dalam konteks diplomasi dan tanggung jawab internasional.
Konteks Komitmen Indonesia pada ISF
Pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam kerangka International Stabilization Force (ISF), yang dibentuk untuk membantu stabilisasi wilayah Gaza setelah konflik panjang. Pasukan Indonesia diproyeksikan bergabung dengan kontingen dari sejumlah negara lain di bawah mandat menjaga keamanan warga sipil dan mendukung proses perdamaian.
Dalam forum BoP, Presiden Prabowo Subianto mengulangi kembali komitmen kuat Indonesia untuk mengirim personel, menyatakan kesiapan Indonesia untuk memberikan dukungan signifikan dalam misi ini. Menhan juga mengisyaratkan bahwa pengiriman pasukan kemungkinan akan dimulai dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan mendatang, bergantung pada kesiapan administratif dan logistik di lapangan.
Mandat Pasukan dan Batas Operasional
Sugiono dan pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia melalui ISF bersifat non-tempur dan fokus utama adalah untuk perlindungan warga sipil serta mendukung stabilitas sosial dan kemanusiaan. Negara anggota ISF sepakat pada pembagian tugas sektor yang berbeda secara bertahap, dengan pembagian sektor operasi yang direncanakan menyentuh berbagai area strategis di Gaza.
Indonesia juga telah menetapkan aturan nasional (national caveats) bahwa personel yang dikirim tidak akan terlibat dalam operasi ofensif atau pelucutan senjata. Hal ini penting untuk menjaga netralitas misi serta memastikan bahwa pasukan menjalankan mandat sesuai standar internasional untuk perlindungan warga sipil.
Dampak dan Signifikansi Diplomatik
Langkah Indonesia ini memperkuat posisi negara di kancah internasional sebagai pemain aktif dalam bantuan kemanusiaan dan stabilisasi konflik global. Turut serta dalam ISF tidak hanya memperlihatkan komitmen terhadap perdamaian internasional tetapi juga menegaskan peran diplomasi aktif dalam situasi geopolitik yang kompleks.
Di sisi lain, keterlibatan banyak negara dalam skema pendanaan menunjukkan adanya solidaritas internasional dalam menangani krisis yang berkepanjangan. Hal ini penting dalam konteks stabilisasi kawasan dan menunjukkan bahwa isu seperti Gaza merupakan masalah bersama, bukan hanya tanggung jawab satu atau beberapa negara saja.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa sumber dana untuk pengiriman 8.000 pasukan ISF berasal dari kombinasi kontribusi internasional sukarela, dukungan negara-negara anggota Board of Peace, serta kontribusi nasional berupa penanggung biaya operasional.
Tidak ada kewajiban pembayaran iuran 1 miliar dollar AS untuk menjadi anggota tetap, dan komitmen Indonesia lebih menonjol dalam penyediaan pasukan serta dukungan operasional yang jelas dan terstruktur.
Langkah ini sekaligus menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan perdamaian dan bantuan kemanusiaan dalam konflik global, serta memperkuat posisi diplomatik dan profesionalisme angkatan bersenjata dalam operasi internasional.
