DPR dan Pemerintah Sepakati Pembayaran Layanan BPJS PBI oleh Negara Selama Tiga Bulan
Jakarta, 9 Februari 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bersama Pemerintah sepakat mengambil kebijakan strategis terkait masalah administrasi dan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Keputusan tersebut diumumkan setelah rapat lintas sektoral yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).
Kesepakatan utama yang dicapai dalam pertemuan tersebut adalah bahwa semua layanan kesehatan bagi peserta BPJS PBI akan tetap dilayani dan iurannya dibayar oleh pemerintah selama tiga bulan ke depan. Kebijakan ini diharapkan memberikan ruang waktu yang cukup bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan teknis dan administratif yang tengah berlangsung, khususnya terkait pembenahan basis data kepesertaan PBI.
Latar Belakang Kebijakan
Masalah ini bermula dari kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI terhadap jutaan peserta yang diputuskan pada awal 2026 lalu. Penonaktifan mendadak tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat karena berpotensi memutus akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan, termasuk pasien dengan penyakit kronis atau katastropik yang sangat membutuhkan perawatan rutin.
Menanggapi situasi itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan keputusan untuk menjamin layanan tetap berjalan ialah bentuk respons cepat parlemen terhadap kekhawatiran publik. “Negara harus hadir dan memastikan tidak ada warga yang terputus akses layanan kesehatan hanya karena persoalan data atau administrasi,” ujarnya dalam keterangan resmi usai rapat.
Fokus pada Pembenahan Data Kepesertaan
Dalam periode tiga bulan transisi tersebut, DPR dan pemerintah meminta beberapa lembaga terkait melakukan pemutakhiran data peserta PBI secara menyeluruh. Pihak yang ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran tersebut adalah:
- Kementerian Sosial (Kemensos)
- Pemerintah Daerah (Pemda)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- BPJS Kesehatan
Tujuannya adalah melakukan pengecekan serta sinkronisasi data desil masyarakat dengan data pembanding terbaru, sehingga penerima manfaat bisa benar-benar merupakan mereka yang memenuhi syarat sebagai kelompok miskin dan rentan.
Pemutakhiran data ini dianggap krusial mengingat evaluasi awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara basis data PBI dengan kondisi sosial ekonomi riil masyarakat. Tanpa pemutakhiran, anggaran negara bisa salah sasaran dan tidak efektif dalam menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan.
Optimalisasi Anggaran dan Sosialisasi
Selain itu, DPR dan Pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang tersedia hendaknya digunakan secara tepat sasaran dan berdasarkan data yang akurat, sehingga pertanggungjawaban publik dan efektivitas program bisa terjaga.
Komunikasi kepada publik juga menjadi salah satu poin sorotan. DPR meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat apabila ada perubahan status kepesertaan, termasuk penonaktifan atau reaktivasi kembali PBI. Ini penting agar masyarakat tidak terkejut saat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan dan memahami hak serta kewajiban mereka.
Reaktivasi Sementara untuk Mencegah Kekosongan layanan
Selaras dengan keputusan DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi sementara kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk peserta PBI selama tiga bulan sekaligus dengan proses verifikasi data yang lebih akurat. Usulan ini termasuk opsi pemberlakuan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial, sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan hanya untuk mengurus statusnya.
Sebagai bagian dari implementasi teknis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengalokasikan anggaran yang diperlukan agar proses reaktivasi ini dapat berjalan otomatis, cepat, dan tanpa hambatan administratif.
Tantangan di Lapangan dan Harapan Kebijakan
Permasalahan penonaktifan PBI ini mencuat karena ketidaktepatan pemutakhiran data kepesertaan mereka. Analisis dari data sosial ekonomi terkini menunjukkan bahwa lebih dari puluhan juta warga miskin dan rentan belum tercover PBI JKN, sehingga pembenahan data menjadi langkah prioritas yang mendesak.
Dengan adanya keputusan sementara ini, masyarakat diharapkan tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan, sementara pemerintah melakukan penyempurnaan data secara komprehensif. Langkah ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki struktur tata kelola jaminan kesehatan nasional secara integratif dan berkelanjutan.
