MUI Ubah Sikap, Dukung Indonesia Bergabung dengan Board of Peace Setelah Mendengar Penjelasan Presiden Prabowo
Jakarta, 3 Februari 2026 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian internasional setelah mengadakan pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Keputusan ini menjadi titik balik sikap organisasi ulama tersebut yang sebelumnya sempat mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali atau bahkan keluar dari forum itu karena kekhawatiran terkait posisi Palestina.
Pertemuan di Istana dan Perubahan Sikap MUI
Pertemuan antara pimpinan MUI dengan Presiden Prabowo digelar pada Selasa sore untuk membahas lebih rinci posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menyampaikan bahwa dukungan diberikan setelah mendengar secara langsung penjelasan dan komitmen Presiden tentang tujuan keterlibatan Indonesia dalam BoP.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja kami mendukung,” ujar Anwar di Istana Kepresidenan. Ia menekankan bahwa MUI berpegang pada prinsip memperjuangkan kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan. Pernyataan ini menunjukkan adanya persetujuan terhadap niat pemerintah mengupayakan kehadiran Indonesia di forum global tersebut.
Menurut Anwar, Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia akan keluar dari Board of Peace jika kehadiran negara-negara anggota tidak membawa manfaat nyata bagi tercapainya tujuan perdamaian, khususnya untuk kemerdekaan dan kedaulatan Palestina secara penuh.
Komitmen terhadap Palestina dan Kemaslahatan Umat
Dalam penjelasan Presiden yang diterima MUI, Prabowo menyatakan bahwa melalui BoP, Indonesia memiliki kesempatan strategis untuk memperjuangkan hak dan kebebasan Palestina. Ia menekankan bahwa forum tersebut merupakan arena diplomasi penting yang memungkinkan suara Indonesia didengar di tingkat global.
Anwar Iskandar menyampaikan bahwa menurutnya inti dari keterlibatan Indonesia adalah upaya membantu mengurangi penderitaan rakyat Palestina, terutama di Gaza, serta memperjuangkan kemerdekaan mereka secara utuh dan berdaulat. “Ini penting kami catat sebagai komitmen kuat dari Presiden,” tegas Anwar.
Hal ini menjadi poin kunci dalam perubahan sikap MUI, yang sebelumnya sempat mempertanyakan apakah keterlibatan Indonesia dalam struktur internasional itu sejalan dengan prinsip perjuangan Islam terhadap isu Palestina.
Latar Belakang Board of Peace dan Kontroversi
Board of Peace adalah sebuah forum internasional yang digagas pada perhelatan World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, dengan tujuan membangun dan memperkuat mekanisme penyelesaian konflik global, termasuk konflik Israel-Hamas dan isu yang berkaitan dengan Palestina. Indonesia resmi menandatangani piagam keanggotaannya pada Januari 2026.
Namun sejak awal bergabungnya Indonesia, sejumlah pihak termasuk MUI sempat menyatakan keberatan. Kekhawatiran muncul karena struktur anggota dan pengelolaan forum menunjukkan ketidakseimbangan keterwakilan Palestina sebagai pihak utama konflik, sementara negara yang dipandang berseberangan dengan Palestina turut menjadi anggota.
Sikap awal MUI adalah menunggu penjelasan dari Presiden sebelum menentukan dukungan resmi. Wakil Ketua MUI, Muhammad Cholil Nafis, pernah menegaskan bahwa organisasi ulama itu belum mengambil posisi karena masih ingin memahami alasan Indonesia bergabung terlebih dahulu.
Reaksi Tokoh Lain dan Harapan Kedepan
Selain MUI, tokoh-tokoh masyarakat lain juga menyampaikan pandangannya terkait keputusan tersebut. Beberapa tokoh Islam, seperti Jusuf Hamka, menyarankan perlunya optimisme terhadap strategi pemerintah untuk memperluas pengaruh dalam forum internasional demi suara Indonesia semakin kuat dalam isu Palestina.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia mempertimbangkan opsi untuk keluar dari forum ini jika forum tersebut tidak sejalan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas diplomasi Indonesia dalam mempertimbangkan aspirasi domestik sekaligus strategi global.
Penutup
Dengan dukungan MUI yang telah disampaikan secara resmi, Pemerintah Indonesia kini mendapatkan legitimasi sosial keagamaan atas keputusan strategis bergabung dengan Board of Peace. Pernyataan ini juga menggarisbawahi pentingnya dialog dan pemahaman yang mendalam antara negara dan organisasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang krusial.
