Tokoh Ormas Islam Datangi Istana, Prabowo Bahas Keputusan RI Gabung ‘Board of Peace’
JAKARTA — Sejumlah tokoh besar dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang (3/2/2026) untuk mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu menjadi sorotan karena agenda utamanya yakni membahas keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang menjadi isu hangat akhir-akhir ini.
Agenda pertemuan disusun untuk memberikan ruang dialog antara pemerintah dan pimpinan ormas Islam sekaligus tokoh muslim penting, termasuk pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah, guna menyampaikan pandangan, masukan, dan aspirasi terkait keputusan strategis tersebut.
Tokoh Ormas Islam yang Hadir di Istana
Pantauan media menunjukkan bahwa sekitar 40–50 tokoh dari berbagai organisasi Islam hadir di Kompleks Istana Kepresidenan pada siang hari ini. Di antara mereka hadir para tokoh besar seperti:
- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis
- Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, juga dikenal sebagai Gus Ipul
- Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa
- Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan
- Tokoh Muslim Tionghoa Jusuf Hamka atau yang dikenal sebagai Babah Alun
- serta banyak pemimpin pondok pesantren dan pimpinan organisasi Islam lainnya.
Kehadiran tokoh-tokoh tersebut menunjukkan ragam representasi lintas ormas Islam Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), MUI, Hidayatullah, dan jaringan pesantren dari berbagai wilayah.
Latar Belakang Pertemuan: Board of Peace di Tengah Tantangan Global
Pertemuan itu dilatarbelakangi oleh keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah forum internasional yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump dan melibatkan sejumlah negara. Rencana bergabungnya Indonesia ini memicu perdebatan di berbagai kalangan, khususnya di komunitas Muslim, atas makna strategis dan implikasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.
Sebelum pertemuan, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan menerima pimpinan ormas Islam serta tokoh Muslim Indonesia untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk isu tersebut dan isu lain soal perdamaian global dan kebijakan luar negeri.
Dalam pertemuan itu, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan komprehensif terkait alasan dan strategi di balik keputusan RI bergabung dalam Board of Peace, sehingga para tokoh Islam dapat memahami latar belakangnya secara utuh dan berdialog secara langsung.
Pandangan Tokoh Islam soal Board of Peace
Beberapa tokoh yang hadir menyampaikan dukungan mereka terhadap keputusan Prabowo sambil berharap langkah itu dipahami dengan luas. Tokoh muslim Tionghoa Jusuf Hamka (Babah Alun) secara terang-terangan menyatakan dukungan, mengatakan bahwa keanggotaan Indonesia di forum internasional seperti BoP bisa menjadi peluang positif jika ditangani dengan strategi yang matang.
“Kita harus percaya Presiden Prabowo ini bekas Panglima Kostrad… pasti ahli strategi,” ujar Babah Alun, seraya menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum semacam itu lebih baik daripada sekadar menjadi penonton dalam skala global.
Sementara itu, pimpinan MUI juga menyampaikan bahwa kerja sama internasional seperti BoP harus dijalankan sepanjang memberi manfaat besar bagi umat dan bangsa Indonesia. Menurut mereka, prinsip perdamaian global tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemerdekaan yang dipegang oleh umat Islam di dalam negeri.
Respons Pemerintah dan Isi Diskusi di Istana
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang juga selaku juru bicara presiden, mengatakan bahwa pertemuan ini bersifat dialogis dan bukan hanya sekadar acara seremonial. Ia menyatakan bahwa diskusi tersebut dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai kontroversi dan kekhawatiran yang muncul di masyarakat.
“Forum ini memungkinkan Bapak Presiden nanti menyampaikan poin-poin secara komprehensif, dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Istana.
Di sisi yang sama, pemerintah juga menegaskan bahwa pertemuan seperti ini merupakan bagian dari upaya menjalin komunikasi konstruktif antara negara dan tokoh agama, agar kebijakan nasional bisa sejalan dengan aspirasi masyarakat luas.
Makna Strategis Pertemuan untuk Kebijakan Luar Negeri
Pertemuan dengan ormas Islam ini dianggap penting pada saat Indonesia tengah menghadapi tantangan global, termasuk dalam diplomasi dan partisipasi di berbagai forum internasional. Keputusan bergabung dalam Board of Peace dipandang sebagai bagian dari strategi diplomatik yang ingin memperkuat peran Indonesia di tingkat dunia, khususnya dalam isu perdamaian dan stabilitas kawasan.
Tokoh-tokoh yang hadir juga menekankan pentingnya dukungan umat dan kesepahaman bersama agar kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah berjalan baik serta mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk komunitas muslim yang besar di Indonesia.
Relevansi Pertemuan di Tengah Perdebatan Publik
Keputusan bergabungnya Indonesia dalam forum global seperti Board of Peace sempat menuai tanggapan beragam di masyarakat, terutama karena ada kekhawatiran bahwa Indonesia perlu memastikan posisi negaranya tetap tegak pada prinsip kemerdekaan politik dan solidaritas terhadap isu-isu keadilan global, termasuk isu Palestina.
Sebagian pihak melihat langkah ini sebagai bagian dari peran proaktif Indonesia di arena internasional, sementara sebagian lain merasa bahwa penjelasan lebih mendalam tentang tujuan strategis diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Pertemuan di Istana diyakini bisa menjadi momentum yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung dari pemimpin negara.
Momentum Mendengar Aspirasi Tokoh Umat
Pertemuan yang digelar oleh Presiden Prabowo ini bukanlah yang pertama; sejak beberapa waktu lalu, pemerintah secara berkala mengundang tokoh agama dan komunitas masyarakat untuk berdiskusi tentang isu-isu nasional dan internasional. Langkah semacam ini dipandang sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berimbas luas.
Sekretaris Kabinet juga memastikan bahwa undangan ini mencakup berbagai perwakilan dari ormas Islam utama di Indonesia, termasuk NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, dan Syarikat Islam, serta tokoh pondok pesantren dari beberapa daerah.
Harapan Setelah Pertemuan Tokoh Islam dan Prabowo
Publik berharap bahwa dialog ini dapat menghasilkan kesepahaman yang lebih kuat antara pemerintah dan komunitas Islam, khususnya terkait kebijakan luar negeri yang menyentuh isu perdamaian dunia. Para peserta pertemuan di Istana menyatakan kesiapan mereka untuk terus menjalin hubungan dialogis bersama pemerintah dan menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemimpin negara.
Selain itu, pertemuan ini diyakini akan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan global Indonesia sehingga dapat dijalankan secara bijak dan mendapat dukungan luas dari masyarakat, khususnya komunitas muslim yang besar dan beragam.
Kesimpulan
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan ormas Islam dan tokoh Muslim Indonesia di Istana Kepresidenan menjadi momen penting dalam proses diplomasi internal dan eksternal negara. Diskusi ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan keputusan bergabung dengan Board of Peace, tetapi juga memperkuat komunikasi antara pemerintah dan komunitas agama yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia.
Dialog semacam ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengar suara rakyat serta menciptakan kebijakan yang didukung oleh seluruh elemen bangsa dalam menghadapi tantangan global dan nasional.
