Presiden Perintahkan Pembangunan Hunian Sementara di Sumatera Segera Rampung
Jakarta, 15 Desember 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas kepada kabinetnya supaya pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Pulau Sumatera segera diselesaikan. Arahan ini disampaikan saat rapat terbatas yang digelar di kediaman Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025) dini hari.
Instruksi tersebut muncul sebagai respons atas kerusakan luas yang terjadi akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini memaksa ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal dan menempatkan mereka di lokasi pengungsian dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Menurut keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden meminta agar semua proses pembangunan rumah sementara maupun tetap dilakukan secepat mungkin dan tanpa mengabaikan kualitas bangunan serta keselamatan warga.
Rangkaian Kunjungan dan Evaluasi Presiden
Pemberian instruksi ini tidak lepas dari serangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke daerah terdampak. Sejak awal Desember 2025, Presiden telah meninjau secara langsung kondisi lapangan di beberapa daerah bencana, termasuk di Tapanuli Tengah (Sumatera Utara) dan sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh serta Sumatera Barat. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi langsung kondisi pengungsi serta efektivitas respon penanganan pascabencana.
Dalam kunjungan-kunjungan itu, Presiden menerima laporan bahwa lebih dari 30.000 unit rumah warga rusak berat atau hilang akibat kombinasi banjir bandang dan longsor. Angka ini terus bertambah karena pendataan masih berlangsung di sejumlah lokasi terdampak.
Strategi Pemerintah dalam Penyediaan Hunian
Dalam rapat koordinasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan beberapa strategi terkait penyediaan hunian untuk warga yang kehilangan tempat tinggal. Salah satunya adalah melibatkan TNI dan Polri dalam pembangunan hunian sementara, sedangkan hunian tetap akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
BNPB juga melaporkan bahwa keluarga yang rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan akan dilakukan perbaikan oleh satgas di lokasi tanpa harus pindah ke rumah baru. Sementara itu, keluarga yang rumahnya rusak parah atau tidak aman huniannya akan diprioritaskan mendapatkan hunian baru.
Anggaran dan Spesifikasi Hunian
Terkait anggaran, pemerintah telah menyiapkan alokasi untuk kedua jenis hunian tersebut. Untuk hunian tetap, BNPB mengusulkan bantuan Rp60 juta per unit, sedangkan biaya pembangunan hunian sementara ditetapkan sekitar Rp30 juta per rumah.
Desain rumah sementara ini direncanakan memiliki luas sekitar 36 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kamar tidur, sarana MCK (mandi, cuci, kakus), dan ruang utama. Hunian ini dirancang layak huni dan lebih nyaman dibandingkan dengan tenda ataupun shelter darurat yang selama ini digunakan pengungsi.
Koordinasi Lintas Pemerintah dan Tantangan Lahan
Presiden Prabowo juga menekankan urgensi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membuka akses lahan yang diperlukan. Kepala BNPB menyampaikan bahwa salah satu hambatan percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan di daerah yang aman. Untuk mengatasi ini, pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah administratif agar lahan bisa segera disiapkan untuk pembangunan hunian,
Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa pemerintah siap mempertimbangkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) di daerah tertentu untuk mempercepat penyediaan lokasi relokasi bagi para penyintas bencana. Langkah ini dimaksudkan agar warga yang kehilangan rumah bisa segera menempati hunian baru tanpa harus menunggu proses lahan yang panjang.
Fokus pada Pemulihan Jangka Panjang
Arahan Presiden tidak hanya berfokus pada pembangunan struktural saja, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabanjir. Dengan hunian layak, pemerintah berharap warga terdampak bisa kembali beraktivitas, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kondisi hidup mereka setelah mengalami trauma bencana.
Pembangunan hunian sementara yang cepat diharapkan bisa mengurangi beban warga yang saat ini masih menempati tempat pengungsian, sekaligus menjadi bagian dari strategi pemulihan jangka panjang untuk seluruh komunitas terdampak.
Penutup
Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian hunian sementara dan tetap mencerminkan perhatian tinggi pemerintah terhadap rakyat yang mengalami kehilangan tempat tinggal pascabencana. Dengan arahan yang jelas dan dukungan lintas lembaga, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kehidupan warga Sumatera ke arah yang lebih baik dan aman.
