Bupati Aceh Selatan Berangkat Umrah Saat Bencana: Izin Ditolak — Partai Pun Mencopot Jabatan

Latar Belakang Bencana

Sejumlah wilayah di Aceh Selatan diterjang banjir dan longsor, yang menyebabkan kerusakan serta menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat. Warga dikejutkan ketika pada masa genting tersebut — saat daerah butuh penanganan cepat dari aparat — Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, justru berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah.

Keputusan itu menuai keprihatinan publik, terutama karena kondisi Aceh Selatan digolongkan sebagai “status darurat bencana hidrometeorologi.”

Izin Tidak Dikeluarkan — Tapi Tetap Berangkat

Menurut informasi dari Pemerintah Provinsi Aceh, permohonan izin untuk perjalanan luar negeri yang diajukan oleh Mirwan telah secara resmi ditolak. Penolakan itu disampaikan pada 28 November 2025, sejalan dengan kebijakan agar pejabat daerah tidak bepergian ke luar negeri selama masa darurat bencana.

Meski demikian, foto-foto menunjukkan bahwa Mirwan tetap berada di Mekah, menunaikan rukun Islam. Pasca-penolakan izin, publik dan pejabat provinsi pun mempertanyakan keseriusan dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.

Pernyataan dari juru bicara Pemprov menyampaikan bahwa kondisi bencana di Aceh Selatan bukan sekadar situasi biasa — banyak warga masih membutuhkan bantuan, dan kehadiran pejabat di lokasi sangat vital.

Reaksi Pemerintah Provinsi dan Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan aparat di Aceh mengecam keras tindakan tersebut. Dalam pandangan mereka, mengabaikan kondisi darurat dan menunaikan umrah sepenuhnya saat masyarakat bergumul akibat bencana—bukanlah perilaku seorang pemimpin yang bertanggung jawab.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bahkan menyatakan bahwa ia tidak meneken izin keberangkatan, dan menolak keras keputusan Mirwan. Keabsahan izin tersebut dipertanyakan.

Mualem menegaskan bahwa dalam saat krisis seperti ini, seorang pemimpin dipilih rakyat untuk “berdiri di garis depan,” bukan justru pergi jauh ketika warga membutuhkan kehadiran nyata.

Partai Memecat — Konsekuensi Politik

Sikap dan keputusan Mirwan tidak hanya menuai kritik publik dan pejabat pemerintah — tetapi juga berakibat politik. Partai Gerindra resmi mencopot Mirwan dari jabatan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Menurut Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, keputusan itu diambil sebagai tindakan tegas atas “kepemimpinan yang tidak mencerminkan tanggung jawab” di tengah bencana yang menimpa warganya.

Partai menilai bahwa sikap Mirwan — memilih ibadah pribadi saat daerahnya dilanda bencana — melanggar etika kepemimpinan dan kewajiban moral sebagai pejabat publik.

Upaya Klarifikasi dari Pemkab Aceh Selatan

Menanggapi kecaman dan keputusan partai, Pemkab Aceh Selatan menyatakan bahwa keberangkatan Bupati ke Tanah Suci dilakukan setelah wilayah terdampak bencana dianggap relatif stabil — dan setelah bantuan sudah disalurkan ke korban.

Dalam pernyataan oleh pejabat setempat, diklaim bahwa peninjauan, distribusi bantuan, dan koordinasi dengan OPD terkait telah selesai sebelum keberangkatan dilakukan, sehingga tidak ada penelantaran tanggung jawab secara langsung.

Namun banyak pihak menilai klaim ini sebagai upaya pembenaran belakangan — karena situasi lapangan tetap berada di bawah status darurat, dan banyak warga masih mengalami dampak banjir dan longsor.

Kritik Publik dan Implikasi Etis

Kecaman datang tidak hanya dari pejabat dan partai, tetapi juga warga biasa lewat media sosial — menyebut tindakan Bupati sebagai bentuk “melarikan diri” dari tanggung jawab.

Dalam situasi bencana besar, kehadiran pemimpin lokal dianggap sebagai sebuah keharusan. Bukan hanya sebagai simbol — tapi sebagai bentuk kepedulian langsung dan dukungan nyata kepada warga. Banyak yang menilai bahwa memilih ibadah di luar negeri saat kondisi darurat, apalagi tanpa izin resmi, mencederai kepercayaan publik.

Kasus ini dapat menjadi preseden: bahwa pejabat publik harus lebih mempertimbangkan waktu dan prioritas saat rakyat membutuhkan. Moral, etika, dan tanggung jawab publik menjadi sorotan — tidak sekadar tugas administratif atau protokoler.

Dampak Politik dan Sosial

Dengan pemecatan dari posisi Ketua DPC partai, reputasi Mirwan di internal politik diperkirakan menurun tajam. Dampaknya bisa meluas — mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap komitmen pejabat dalam menangani bencana dan krisis.

Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas soal akuntabilitas pejabat daerah ketika terjadi bencana — terutama bagaimana mereka seharusnya memprioritaskan keselamatan, bantuan, dan pemulihan bagi masyarakat ketimbang urusan pribadi.

Bagi warga Aceh Selatan, kejadian ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Jika tindakan seperti ini tidak direspons tegas, ke depan mungkin publik akan lebih waspada, bahkan skeptis terhadap janji-janji pemimpin di masa kampanye atau krisis.

Refleksi: Pemimpin di Saat Krisis

Situasi di Aceh Selatan mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan atau popularitas — tetapi soal tanggung jawab moral dan sosial. Ketika masyarakat dilanda musibah, mereka berharap pemimpinnya berada di sisi mereka, bukan “menghilang” demi urusan pribadi.

Dalam konteks negara demokratis dan pemerintahan lokal, resmi atau tidaknya izin perjalanan bukanlah satu-satunya tolok ukur — rasa tanggung jawab, kepekaan terhadap kondisi rakyat, dan keberpihakan dalam masa sulit menjadi jauh lebih penting.

Kasus ini menyoroti bahwa pejabat publik harus bisa menjaga kepercayaan publik lewat tindakan nyata, terutama saat daerah dipenuhi duka dan penderitaan.