Fakta di Balik Banjir Sumatera: Hutan Hilang Setara 3,6 Kali Luas Pulau Bali
Jakarta — Hutan di Pulau Sumatera telah menyusut secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir — kehilangan area seluas sekitar 2,1 juta hektare antara 2017 dan 2024, yang setara dengan 3,6 kali luas pulau Bali. Situasi ini menurut sejumlah pengamat turut memperparah dampak banjir bandang dan longsor yang kini melanda berbagai daerah di Sumatera.
Data tersebut diungkapkan oleh lembaga pemantau hutan Forest Watch Indonesia (FWI) dan disampaikan ke publik bersamaan dengan pernyataan resmi dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Penurunan Deforestasi — Tapi Kerusakan Lama Tetap Menyisakan Risiko
Menurut Kemenhut, laju deforestasi di tiga provinsi terdampak — Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) — tercatat menurun pada periode 2024–2025 dibanding tahun sebelumnya. Total deforestasi nasional juga turun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare hingga September 2025.
Misalnya di Aceh, dari 11.228 hektare menjadi 10.100 hektare; di Sumut dari 7.141 hektare menjadi 6.142 hektare; dan di Sumbar dari 6.634 hektare menjadi 5.705 hektare.
Namun penurunan ini tidak menghapus fakta bahwa sejak 2017–2024, Sumatera sudah kehilangan area hutan alam yang sangat luas — 2,1 juta hektare — jauh lebih besar dari kapasitas restorasi dalam kurun waktu singkat.
Dari Hutan ke Sawit & Tambang — Konversi Tutupan Lahan yang Masif
Menurut analisis FWI, konversi lahan dari hutan alam menjadi kebun sawit, perkebunan, atau lahan tambang menjadi penyebab utama hilangnya hutan alam di Sumatera.
Fenomena ini terjadi bukan hanya karena penebangan liar, tetapi juga melalui skema izin tambang, perkebunan, dan industri ekstraktif yang dilegalkan — yang seringkali membawa dampak lingkungan besar.
Mengapa Hutan Hilang Memperparah Bencana Banjir & Longsor
Para ahli menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan — terutama di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) — telah melemahkan daya serap tanah dan kemampuan ekosistem dalam menahan air hujan. Saat hujan ekstrem melanda, air langsung mengalir ke sungai, memicu banjir bandang.
Selain itu, kehilangan hutan membuat tanah rentan longsor: akar pohon yang dulu menahan tanah hilang, sehingga lereng mudah runtuh ketika hujan deras.
Peristiwa ini menjadi bagian dari krisis ekologis — bukan semata karena cuaca ekstrem, melainkan akibat akumulasi kerusakan lingkungan jangka panjang.
Kerangka Waktu & Skala: Krisis Lingkungan Menjelang Bencana
- Sebelum 2017, hutan alam di Sumatera relatif lebih luas — namun sejak 2017–2024, area hutan alam berkurang sekitar 2,1 juta hektare.
- Selama tahun 2023–2024 saja, deforestasi di Sumatera melonjak tajam, dipicu oleh ekspansi industri sawit, pertambangan, dan perkebunan besar.
- Kawasan DAS yang kritis — yang dulu membantu mengendalikan aliran air — kini banyak berubah fungsi atau rusak, meningkatkan risiko bencana bagi komunitas di hilir.
Tanggapan Pemerintah: Pernyataan & Upaya — Tapi Kritik Masih Mengemuka
Pemerintah melalui Kemenhut mengklaim penurunan deforestasi di wilayah terdampak sebagai sinyal positif. Namun menurut pengamat lingkungan, klaim ini belum cukup karena kerusakan historis masih jauh lebih besar daripada pemulihan saat ini.
Direktur Eksekutif FWI, Mufti Ode, mengatakan penurunan angka saja tidak cukup — perlu tindakan nyata di lapangan: rehabilitasi hutan, perlindungan DAS, dan penghentian konversi hutan alam secara besar-besaran.
Sementara itu, sebagian pemerhati lingkungan dan hukum menilai bahwa kerusakan lingkungan yang terstruktur — termasuk konversi hutan dan eksploitasi alam — bisa dikategorikan sebagai “kejahatan lingkungan”, karena menyebabkan kerugian serius bagi masyarakat.
Bahaya Jangka Panjang: Erosi Ekosistem & Risiko Lingkungan Permanen
Jika tren ini tidak dibendung, konsekuensinya akan berat:
- Hilangnya biodiversity lokal dan habitat hewan serta tumbuhan endemic, yang mengganggu keseimbangan alam.
- Kehilangan fungsi ekologis hutan — penahan erosi, penyerap air hujan, pengatur iklim lokal — membuat masyarakat lebih rentan terhadap bencana alam ekstrem.
- Masalah sosial-ekonomi jangka panjang: lahan kritis, kerawanan lingkungan, serta biaya tinggi untuk rehabilitasi lingkungan dan infrastruktur.
“Wake-up Call” untuk Indonesia: Reformasi Tata Kelola Hutan & Kesadaran Kolektif
Kasus banjir dan longsor di Sumatera — dibarengi fakta hilangnya hutan alam seluas besar — seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak: pemerintah, pengusaha, masyarakat adat, hingga warga umum.
Beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan:
- Penghentian konversi hutan alam secara besar-besaran — terutama di area rawan longsor dan aliran sungai.
- Restorasi hutan di kawasan kritis dan daerah aliran sungai (DAS) untuk memulihkan fungsi ekologis.
- Penegakan hukum tegas terhadap pihak yang melakukan pembalakan liar atau penyalahgunaan izin — agar ada efek jera.
- Edukasi & pemberdayaan masyarakat lokal serta komunitas adat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan sesuai kearifan lokal — bukan semata mengejar profit.
Kesimpulan: Banjir Sumatera Tak Sekadar Bencana — Tapi Alarm Ekologis
Penurunan angka deforestasi mungkin memberi harapan jangka pendek. Namun fakta hilangnya hutan alam seluas 3,6 kali Pulau Bali dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa krisis ekologis di Sumatera sudah sampai pada titik kritis.
Banjir bandang dan longsor yang melanda adalah sebagian dari konsekuensi nyata dari kerusakan lingkungan — kehilangan tutupan hutan, erosi, rusaknya DAS, dan lunturnya kemampuan alam menahan ekstrem cuaca. Ini bukan sekadar bencana alam: ini adalah panggilan bagi seluruh bangsa untuk menghentikan destruksi lingkungan, dan memulai pemulihan & perlindungan alam secara serius.
Semoga tragedi ini membuat kita semua lebih peduli — dan bertindak nyata demi keberlangsungan lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.
