Pembangunan Koperasi Desa Capai Rp2,5 Miliar Per Unit, Menteri Tinjau Efektivitas Program

Jakarta –

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan satu unit koperasi di tingkat desa mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp2,5 miliar. Angka ini mencakup keseluruhan infrastruktur, modal awal, hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM) agar koperasi tersebut mampu berjalan secara independen dan profesional.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyatakan bahwa investasi besar ini diperlukan untuk mentransformasi koperasi desa agar tidak lagi beroperasi secara tradisional, melainkan menjadi badan usaha modern yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Pernyataan ini disampaikannya setelah meninjau sejumlah lokasi percontohan koperasi modern di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Kami tidak mau koperasi hanya menjadi unit simpan pinjam biasa. Dengan modal Rp2,5 miliar per unit, kami menargetkan koperasi ini bisa menjadi ekosistem ekonomi terpadu di desa, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran,” ujar Menteri Teten.

Transformasi ini, menurut Kemenkop UKM, menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Koperasi modern diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital, menerapkan tata kelola bisnis yang baik (good corporate governance), dan menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tiga Pilar Utama Investasi

Alokasi dana sebesar Rp2,5 miliar per koperasi desa ini tidak sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Teten menjelaskan, investasi ini melibatkan sinergi pendanaan dari beberapa sumber, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga perbankan melalui skema kredit lunak yang didukung pemerintah.

Secara garis besar, dana tersebut dialokasikan untuk tiga pilar utama:

1. Infrastruktur dan Peralatan (sekitar 40%): Mencakup pembangunan fasilitas fisik, gudang, alat produksi modern (misalnya mesin pengolahan hasil pertanian atau perikanan), dan juga sistem teknologi informasi untuk pencatatan dan transaksi.
2. Modal Kerja (sekitar 35%): Dialokasikan sebagai modal awal untuk pembelian bahan baku, operasional harian, dan penyediaan dana bergulir bagi anggota.
3. Pelatihan dan Pendampingan (sekitar 25%): Digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola koperasi, termasuk pelatihan akuntansi digital, manajemen risiko, dan strategi pemasaran produk ke pasar yang lebih luas.

Fokus utama adalah memastikan koperasi yang dibentuk memiliki produk unggulan yang spesifik dan berdaya saing, seperti koperasi susu di Jawa Timur yang mampu mengolah produk hingga menjadi keju atau yoghurt, atau koperasi petani kopi di Sumatera yang fokus pada ekspor biji kopi specialty.

Evaluasi Efektivitas dan Tantangan di Lapangan

Sejauh ini, program pembangunan koperasi modern telah menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa koperasi percontohan berhasil mencatatkan peningkatan omzet hingga ratusan persen dalam dua tahun pertama operasionalnya, namun tidak sedikit pula yang menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal kesiapan SDM.

Tantangan terbesar yang diidentifikasi oleh Kemenkop UKM adalah mencari talenta lokal yang memiliki mentalitas bisnis modern dan kemampuan manajerial yang mumpuni. Koperasi sering kali masih dikelola secara kekeluargaan, yang justru menghambat penerapan prinsip governance yang profesional.

Oleh karena itu, pemerintah kini lebih fokus pada program pendampingan intensif dan penciptaan kader pengelola koperasi dari kalangan anak muda desa. Program magang di koperasi-koperasi sukses di kota atau bahkan luar negeri juga mulai digalakkan.

Menteri Teten menegaskan, biaya Rp2,5 miliar per unit bukanlah biaya yang bersifat konsumtif, melainkan investasi jangka panjang yang hasilnya akan kembali kepada masyarakat desa itu sendiri. Keberhasilan program ini akan diukur tidak hanya dari omzet, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Program ini ditargetkan menyentuh ribuan desa potensial di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan.